KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) angkat bicara terkait bentrokan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu.
JK yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan insiden tersebut mengganggu perdamaian yang telah terjaga selama lebih dari dua dekade.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
JK menjelaskan, rangkaian peringatan Hari Damai Aceh awalnya berlangsung dalam suasana zikir dan doa bersama. Situasi kemudian berubah setelah muncul aksi demonstrasi yang disertai pengibaran bendera bulan bintang.
BACA JUGA: Satgas PRR : 401 Huntap di Aceh Rampung, 1.832 Unit dalam Proses Pembangunan
Menurut JK, kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian aparat keamanan yang berupaya mencegah terjadinya kerusuhan.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” ujarnya.
JK menilai bentrokan yang terjadi tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.
Menurut dia, insiden tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal dan adanya sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di Aceh.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” kata JK.
Ia menyebut selama 21 tahun perjalanan perdamaian Aceh, kepemimpinan daerah banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok atau ekskombatan dan kemudian dipilih melalui proses demokratis.
Namun, JK menduga masih terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas sehingga ketegangan dapat muncul dan berkembang menjadi kericuhan.
JK juga menyoroti kondisi ketika bentrokan berlangsung. Sejumlah tokoh utama Aceh disebut tidak berada di Banda Aceh.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga sedang menjalani pengobatan di Penang, Malaysia.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ungkap JK.
Meski terjadi bentrokan, JK menegaskan bahwa aksi tersebut tidak mewakili suara mayoritas masyarakat Aceh.
Menurutnya, rakyat Aceh secara umum tetap menginginkan situasi yang aman dan damai. Ia mengingatkan bahwa perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Aceh.
BACA JUGA: Masyarakat Desa Ujung Sialit Kini Terhubung, Telkomsel Hadirkan Akses Telekomunikasi di Aceh Singkil
“Rakyat Aceh selalu ingin damai,” tegas JK.
JK berharap masyarakat dan seluruh kelompok di Aceh dapat mengambil pelajaran dari perjalanan panjang perdamaian yang telah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu.
Ia menilai berbagai hak khusus yang diperoleh Aceh serta dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui dana otonomi khusus (Otsus), telah memberikan manfaat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, JK meminta seluruh pihak menjaga capaian tersebut dan tidak membiarkan konflik atau provokasi kelompok tertentu kembali mengganggu stabilitas Aceh. (KSC)
