KLIKSUMUT.COM | PAKPAK BHARAT – Pembangunan proyek irigasi di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek yang sudah berjalan hampir satu minggu tersebut diduga tidak memasang plank informasi proyek, padahal pemasangan papan nama merupakan kewajiban sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengenai transparansi pelaksanaan proyek pemerintah.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pembangunan irigasi Tanjung Rahu pada Rabu (19/11/2025), tidak terlihat adanya papan informasi proyek. Padahal, plank proyek menjadi komponen penting untuk menunjukkan sumber anggaran, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, hingga kontraktor pelaksana.
Ketidakhadiran plank proyek ini memunculkan dugaan bahwa nilai anggaran yang digunakan mencapai miliaran rupiah, namun tidak dipublikasikan ke masyarakat sebagaimana mestinya.
Di lokasi kegiatan, awak media bertemu dengan seorang pengawas lapangan bernama Rijal. Ia menyampaikan bahwa proyek irigasi tersebut dikerjakan oleh PT WIKA.
“Kami pengawas dari PT WIKA,” ujar Rijal.
BACA JUGA: Bupati Pakpak Bharat Hadiri Penandatanganan MoU Pidana Kerja Sosial se-Sumut
Namun ketika ditanyakan perihal tidak adanya plank proyek, Rijal tampak kebingungan dan menanggapi:
“Kami tidak tahu, tanyakan saja langsung ke PT WIKA.”
Sementara itu, beberapa pekerja yang berada di lokasi juga mengaku tidak mengetahui siapa pihak penanggung jawab proyek.
“Kami nggak tau siapa yang bertanggung jawab. Kami hanya pekerja,” ujar salah satu pekerja yang identitasnya enggan dipublikasikan.
Di tempat terpisah, warga sekitar turut menyampaikan kebingungannya. Mereka mengaku sama sekali tidak mengetahui asal-usul proyek, termasuk sumber anggaran maupun besaran biaya pembangunan.
“Kami aja nggak tau itu proyek dari mana dan anggarannya berapa. Plank proyek nggak ada dipasang, jadi kami bingung,” ujar salah seorang warga.
Tidak adanya plank proyek menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi penggunaan dana publik. Masyarakat setempat juga mempertanyakan kualitas pekerjaan dan apakah irigasi tersebut benar-benar akan memberikan manfaat optimal bagi warga Desa Kuta Dame.
BACA JUGA: Polres Sergai Gelar Razia 4 Tempat Hiburan Malam
Masyarakat berharap pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dapat meningkatkan pengawasan terhadap setiap pembangunan infrastruktur, termasuk proyek irigasi.
Transparansi dinilai penting untuk memastikan dana publik digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan sesuai regulasi. (KSC)
REPORTER: Juniker Berutu
