KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Asosiasi Perdagangan Karbon Indonesia (Indonesian Carbon Trade Association/IDCTA) menyambut positif diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Regulasi ini menggantikan Perpres 98/2021 dan menjadi angin segar bagi pelaku industri karbon, khususnya sektor perdagangan karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) di Indonesia.
Ketua Umum IDCTA, Riza Suarga, menyatakan bahwa kehadiran Perpres terbaru ini merupakan sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kebijakan yang lebih inklusif dan progresif.
“IDCTA siap mendukung pemerintah dalam mengakselerasi implementasi perdagangan karbon secara optimal. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global,” ujarnya seperti dilansir Katadata, Rabu (15/10/2025).
BACA JUGA: Perpres Karbon 2025 Resmi Diterbitkan, Dorong Pasar Karbon Sukarela di Indonesia
Perpres 110/2025: Titik Balik bagi Pasar Karbon Nasional
Perpres 110/2025 membawa sejumlah perubahan strategis yang sangat dinantikan oleh pelaku industri karbon. Salah satu poin penting adalah pengakuan resmi terhadap mekanisme pasar karbon sukarela, yang sebelumnya belum sepenuhnya diakomodasi dalam Perpres 98/2021.
Menurut Riza, selama empat tahun terakhir, sejak diterbitkannya Perpres sebelumnya, banyak proyek konservasi hutan dan lahan terhenti karena belum adanya kejelasan hukum terkait perdagangan karbon sukarela. Kini, dengan kerangka regulasi baru, proyek-proyek tersebut dapat kembali berjalan dan berkembang.
“Selama ini kita seperti puasa. Tapi sekarang kami optimis akan ada percepatan yang nyata,” tambah Riza.
BACA JUGA: Sidang Korupsi Hutan Mangrove Senilai 105 Hektare di PN Medan Tertunda, Hakim Cuti!
Penguatan Infrastruktur dan Tata Kelola Pasar Karbon
Dalam Perpres 110/2025, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung dengan menetapkan mekanisme pencatatan kredit karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Tak hanya itu, kewenangan terkait proyek karbon kini tidak hanya berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tetapi juga melibatkan berbagai kementerian sektoral, memperluas ruang kolaborasi lintas sektor.
Perpres ini juga mengatur pembentukan Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon, yang diketuai oleh Menko Bidang Pangan, dengan Menko Perekonomian dan Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagai Wakil Ketua I dan II. Hal ini menunjukkan pendekatan lintas kementerian dalam memperkuat tata kelola pasar karbon nasional.
Indonesia Menuju Pusat Perdagangan Karbon di Kawasan
Dengan kerangka regulasi yang lebih kuat dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan karbon di Asia Tenggara. Kehadiran Perpres 110/2025 menjadi landasan penting dalam menciptakan pasar karbon domestik yang transparan, kredibel, dan menarik bagi investor nasional maupun internasional. (KSC)
