KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumatera Utara, Chandra Dalimunte, menegaskan bahwa pemilihan penyedia dalam sistem e-Katalog merupakan tanggung jawab penuh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan Unit Kerja PBJ (UKPBJ).
Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (15/10/20250, menanggapi sejumlah isu miring terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pemilihan penyedia itu bukan wewenang UKPBJ. Itu tanggung jawab PPK atau KPA di masing-masing OPD. UKPBJ hanya memfasilitasi sistemnya,” tegas Chandra.
BACA JUGA: Terungkap di Sidang Tipikor Medan: “Uang Klik” 0,5% Jadi Tradisi Proyek Jalan di Sumut
E-Katalog Wajib Digunakan, Sesuai Perpres 46/2025
Chandra menjelaskan bahwa seluruh pengadaan pemerintah saat ini wajib menggunakan sistem e-Katalog atau e-Purchasing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50A-B. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
“E-purchasing itu wajib jika produk atau jasa sudah tersedia di e-Katalog. Itu amanat Perpres yang berlaku secara nasional,” ujarnya.
UKPBJ Hanya Fasilitator, Bukan Pengambil Keputusan
Lebih lanjut, Chandra menegaskan bahwa UKPBJ bukanlah pihak yang menentukan siapa penyedia yang dipilih. Seluruh proses, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pemilihan penyedia, dilakukan oleh PPK atau KPA di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“UKPBJ tidak pernah berhubungan langsung dengan penyedia. Proses ini murni digital, sehingga kecil kemungkinan terjadi interaksi langsung atau celah penyimpangan,” jelasnya.
Isu “Uang Klik” Dibantah: Semua Transaksi Terekam Sistem
Terkait isu yang beredar mengenai adanya praktik “uang klik” atau pungutan tersembunyi dalam sistem e-Katalog, Chandra dengan tegas membantahnya. Ia memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara digital melalui sistem yang dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan tidak memungkinkan adanya intervensi luar.
“Tidak ada yang namanya uang klik. Kami tidak pernah berhubungan langsung dengan penyedia. Semuanya terekam dalam sistem, tidak bisa diutak-atik,” ujarnya.
Pengadaan Lebih Terbuka Lewat SIRUP
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Chandra menyampaikan bahwa seluruh rencana dan pelaksanaan pengadaan telah diumumkan secara terbuka melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dapat diakses publik.
“Semua rencana pengadaan sudah diumumkan di SIRUP. Jadi tidak ada lagi proses yang dilakukan diam-diam atau di belakang meja,” tutupnya. (KSC)
