KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Bayang-bayang melemahnya kekuatan kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 mulai terasa. Lebih dari 50 atlet dikabarkan mengajukan permohonan pindah ke provinsi lain akibat minimnya honor yang diterima dalam Program Pembinaan Intensif (PPI) KONI Sumut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap masa depan prestasi olahraga Sumut, terlebih banyak atlet potensial dan peraih medali mulai kehilangan motivasi karena merasa kesejahteraan mereka kurang diperhatikan.
Honor atlet PPI KONI Sumatera Utara disebut hanya berkisar Rp1,96 juta per bulan setelah dipotong pajak. Jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atlet yang harus menjalani latihan intensif setiap hari.
“Iya, kali gaji segitu dengan aturan yang makin ribet,” ujar seorang atlet peraih medali PON 2024 yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (11/5/2026).
Minimnya honor membuat sejumlah atlet mulai mempertimbangkan pindah ke provinsi lain yang dinilai lebih menjanjikan dari sisi kesejahteraan dan pembinaan.
Di tengah tuntutan latihan dan persiapan menuju PON 2028, para atlet mengaku dihadapkan pada dilema besar antara loyalitas terhadap daerah dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi.
Keresahan tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet menilai kepindahan atlet merupakan hal yang wajar jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan serius.
“Wajar atlet pindah, mereka cari yang jelas. Hidup gak ada yang gratis sekarang,” tulis salah satu netizen.
Ketua Ikatan Atlet Nasional Indonesia Sumatera Utara, Lamhot Simamora meminta agar KONI Sumatera Utara segera menaikkan honor atlet PPI karena nominal saat ini dianggap sangat tidak layak.
“Saya sebagai mantan atlet sangat paham dengan kebutuhan atlet. Dengan Rp1,96 juta, apa yang bisa dilakukan atlet? Sangat kurang itu,” tegas Lamhot saat dihubungi, Senin (11/5/2026).
BACA JUGA: KONI Sumut Launching Maskot dan Logo Porprovsu 2026, di Tengah Minimnya Kehadiran Pengurus
Mantan petinju juara Asia Pasifik (OPBF) itu mengaku terkejut mengetahui besaran honor atlet PPI Sumut yang bahkan masih berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2026 sebesar Rp3,2 juta.
“Kondisi atlet Sumut sekarang ini tentu sangat memprihatinkan karena honor mereka jauh dari UMP,” katanya.
Menurut Lamhot, kondisi tersebut membuat banyak atlet merasa tidak dihargai sehingga memilih menerima tawaran dari provinsi lain yang menawarkan kesejahteraan lebih baik.
“Ini harus menjadi perhatian bagi pengurus KONI Sumut. KONI Sumut harus berjuang agar honor atlet PPI tersebut bisa ditambah,” ujarnya.
Lamhot juga meminta KONI Sumatera Utara lebih fokus terhadap pembinaan atlet dibanding kegiatan seremonial.
Ia menyarankan agar anggaran kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting dapat dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan atlet PPI.
“Kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni dan honorarium bisa dialihkan ke PPI. Atau mungkin bisa diusulkan ke Pemprov Sumut untuk penambahan anggaran,” sarannya.
Sementara itu, Ketua PPI KONI Sumatera Utara, Indra Kasih membenarkan bahwa honor atlet PPI Sumut saat ini sebesar Rp1,96 juta per bulan setelah dipotong pajak.
“Para atlet sebenarnya menerima Rp2 juta, namun karena harus dipotong pajak maka menjadi Rp1,96 juta. Itu sesuai aturan Inspektorat dan BPK,” jelas Indra Kasih.
Ia mengatakan besaran honor tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia dan jumlah atlet yang mengikuti program pembinaan.
“Bukan asal-asalan ditentukan besarannya. Itu hasil pembagian dari kemampuan anggaran dengan jumlah atlet yang mengikuti program,” katanya.
BACA JUGA: KONI Sumut Galang Dana untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh, Sumut, dan Sumbar di Tengah Raker
Indra Kasih menambahkan jumlah cabang olahraga dan atlet yang mengikuti Program Pembinaan Intensif akan terus bertambah secara bertahap.
Tahap pertama saat ini mencakup 14 cabang olahraga. Selanjutnya akan bertambah 12 cabang olahraga pada Juni mendatang, kemudian disusul cabang olahraga beregu pada Oktober 2026.
“Kita berharap honor atlet PPI bisa bertambah pada tahun 2027 mendatang,” pungkasnya.
Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi dunia olahraga Sumatera Utara. Jika persoalan kesejahteraan atlet tidak segera mendapat solusi, bukan tidak mungkin kekuatan Sumut di PON 2028 akan tergerus akibat hengkangnya atlet-atlet potensial ke daerah lain. (KSC)
