MEDAN | kliksumut.com – Efektivitas dan legitimasi penegakan hukum mensyaratkan dukungan dan kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum. Dukungan dan kepercayaan ini bersifat dinamis, tergantung dari kinerja lembaga penegak hukum. Salah satu prinsip yang harus dijunjung oleh lembaga penegak hukum dalam bekerja menurut UNHCR (2014) dan ICRC (2013) adalah akuntabilitas.
Di dalam prinsip ini, penegak hukum harus akuntabel dalam penggunaan kekuasaan yang dinisbatkan padanya dan dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas ini dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan publik, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas dan legitimasi penegak hukum.
BACA JUGA: Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Samabangi Ketum SMSI Pusat
Oleh karena itu, penting untuk menjaga akuntabilitas penegak hukum dari pelanggaran hukum dan kode etik yang dilakukan oleh aparatnya.
Menyikapi hal ini, Lembaga Indikator baru saja merilis hasil Survey Nasional terkini dengan metode sampling terhadap 1.220 responden dari 34 provinsi di Tanah Air.
Indikator penegakan hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduduki posisi puncak sangat dipercaya publik yakni 8,3 persen, cukup dipercaya (61.2 persen), kurang percaya (25,9 persen)
Di posisi kedua institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menduduki posisi puncak sangat dipercaya (8,1 persen), cukup dipercaya (65 persen) dan kurang dipercaya (21,1 persen).
Urutan ketiga ditempati lembaga pengadilan. Sangat dipercaya publik (7.9 persen), cukup dipercaya (63,1) persen dan kurang dipercaya (23,3 persen).
Disusul institusi Polri. sangat dipercaya (6,5 persen), cukup dipercaya (48,1 persen), kurang dipercaya (38,3 persen).
Survey nasional tersebut dilaksanakan sejak 30 Oktober hingga 5 November 2022 dengan menggunakan metode multistage random sampling.
