KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Suasana politik Prancis tengah memanas. Perdana Menteri Francois Bayrou melontarkan peringatan keras yang mengguncang fondasi parlemen: ia siap membongkar nama-nama politisi yang diam-diam menikmati tunjangan tak wajar, di tengah upaya besar-besaran pemerintah menghemat anggaran negara.
Dalam sebuah video yang dirilis Jumat malam waktu setempat, Bayrou menegaskan bahwa publik Prancis sudah muak dengan citra politisi yang “mencari untung pribadi” dari uang rakyat.
“Kita harus mengklarifikasi semuanya. Jika ada anggota parlemen atau pejabat publik yang menerima tunjangan berlebihan itu harus dihentikan. Dan jika perlu, akan saya beberkan siapa saja mereka,” tegas Bayrou dengan nada serius.
Pernyataan ini muncul saat Bayrou menghadapi gelombang penolakan dari oposisi terkait rencana pemangkasan anggaran ambisius senilai 43,8 miliar euro (setara Rp757 triliun). Langkah ini dirancang untuk menekan defisit anggaran Prancis, yang saat ini masih jauh dari batas aman Uni Eropa.
BACA JUGA: Satu per Satu, Negara Barat Akui Palestina: Australia dan Prancis Ambil Langkah Berani, Israel Murka
Tak tanggung-tanggung, reformasi Bayrou mencakup penghapusan dua hari libur nasional demi meningkatkan produktivitas, pengurangan pegawai negeri, hingga pembekuan pembayaran tunjangan dan pensiun yang selama ini disesuaikan dengan inflasi.
Reformasi ini dibalut kampanye terbuka di media sosial, yang disebut-sebut sebagai salah satu strategi paling transparan dalam sejarah pemerintahan Prancis. Namun, transparansi itu kini mengarah ke wilayah yang lebih sensitif: kantong para politisi.
“Banyak rakyat merasa ada pemborosan uang negara oleh elite politik. Saya tidak bisa abaikan kecurigaan ini,” ujar Bayrou.
Komentar tegas ini kembali menyorot kasus-kasus korupsi politik yang sempat menghebohkan Prancis. Salah satunya adalah vonis terhadap tokoh sayap kanan, Marine Le Pen, atas penggelapan dana Uni Eropa. Beberapa politisi lain pun tercatat dalam deretan skandal yang menodai kepercayaan publik.
Dengan latar belakang itu, Bayrou berusaha menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan reformasi. Ia bahkan menyebut utang negara yang kini menyentuh angka 3,4 triliun euro (sekitar Rp58.820 triliun) sebagai “bahaya mematikan.”
“Jika kita tidak bertindak sekarang, bunga utang saja bisa mencapai 100 miliar euro (Rp1.730 triliun) per tahun di 2029,” katanya. “Ini bukan sekadar angka. Ini adalah ancaman nyata terhadap masa depan negara kita.”
BACA JUGA: Menlu Amerika Serikat Telepon Menlu Indonesia, Bahas Penguatan Kemitraan di Indo-Pasifik
Langkah Bayrou menuai reaksi beragam. Sebagian pihak memujinya sebagai pemimpin yang berani dan transparan, sementara yang lain menuduhnya populis dan menggunakan isu tunjangan untuk mengalihkan perhatian dari kebijakan pemangkasan yang keras.
Namun satu hal pasti: pernyataan sang Perdana Menteri telah membuka babak baru dalam dinamika politik Prancis babak di mana integritas dan tanggung jawab fiskal jadi taruhan. (KSC)
