Dimulai 15 Februari Putusan Sela MK, 136 Permohonan Diterima, Diprediksi 25 Gugatan Pilkada Penuhi Syarat

  • Whatsapp

JAKARTA | kliksumut.com – Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada yang memenuhi syarat ambang batas 0,5 hingga 2 persen diperkirakan hanya 25 permohonan. Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pengajuan sebanyak 136 permohonan gugatan hasil Pilkada Serentak 2020.

“Dari 136 permohonan yang masuk ke MK dan juga 116 daerah, ada 25 permohonan yang memang memenuhi ambang batas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU Pilkada,” kata peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, pada Kamis, 7 Januari 2021.

Baca juga: Uji Coba Mobil Listrik Rute Jakarta-Bali

Bacaan Lainnya



Ihsan Maulana menyatakan untuk pemilihan gubernur, dari enam daerah dengan tujuh permohonan, terdapat dua permohonan yang dipastikan lolos ambang batas, yakni pemilihan Gubernur Jambi dan Kalimantan Selatan.

Untuk pemilihan bupati, dari 96 daerah yang hasil pemilihannya disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, hanya sebanyak 22 daerah yang disebut masuk ambang batas.

Baca juga: Pemanah Medan Sumbang Medali Pada Ajang Popnas Jakarta



Daerah-daerah tersebut, yakni Karimun, Sumba Barat, Indragiri Hulu, Nabire, Mandailing Natal, Kotabaru, Sumbawa, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Solok dan Panukal Abab Lematang Ilir.

Selanjutnya Tasikmalaya, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Rokan Hulu, Malaka, Rembang, Sekadau, Purworejo, Konawe Selatan, Teluk Wondama dan Lingga.

Baca juga: Lenyap Kekayaan Rp51,5 Triliun, Budi Hartono Tolak PSBB DKI Jakarta


Sementara untuk pemilihan wali
kota, hanya sengketa hasil pemilihan daerah Ternate yang masuk ambang batas dari 14 permohonan yang diterima MK.

Pos terkait