KLIKSUMUT.COM | SURABAYA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembatasan operasional truk sumbu tiga pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat arus logistik nasional yang sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan pada akhir tahun.
“Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan berarti arus logistik tidak boleh terhambat. Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas logistik,” ujar BHS dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Minggu (23/11/2025).
BHS menjelaskan bahwa akhir tahun adalah masa penting untuk penyelesaian berbagai proyek yang menjadi target pembangunan 2025. Karena itu, kelancaran distribusi logistik harus menjadi prioritas.
Menurutnya, solusi yang lebih tepat bukanlah pelarangan atau pembatasan angkutan barang, tetapi pengaturan jalur distribusi agar arus kendaraan tetap seimbang tanpa mengganggu logistik nasional.
Politisi yang juga Alumnus ITS tersebut mengusulkan agar truk logistik diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara kendaraan pribadi dan transportasi publik dapat menggunakan jalur tengah, jalur selatan, atau jalan tol.
Ia menilai jalur utara Jawa merupakan akses paling ideal karena terhubung langsung dengan pelabuhan besar dan kawasan industri, serta menjadi jalur utama ekspor ke berbagai negara seperti Singapura.
“Mayoritas tujuan distribusi logistik ke wilayah kepulauan atau bahkan keluar negeri. Ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegasnya.
BHS mengingatkan bahwa pembatasan truk logistik dapat memicu keterlambatan bongkar muat di pelabuhan sehingga menimbulkan denda demurrage. Kondisi ini membuat biaya logistik Indonesia semakin tidak kompetitif dibanding negara lain.
Ia juga menyoroti bahwa truk sumbu tiga memiliki peran penting dalam efisiensi distribusi karena kapasitasnya yang besar, ekonomis, dan jumlahnya yang tidak terlalu banyak di jalan.
Saat ini pemerintah tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6–8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya. Karena itu, arus logistik harus tetap terjaga agar tidak terjadi kelangkaan barang yang berpotensi memicu inflasi.
BACA JUGA: Sekda Aceh Tekankan Wisuda UNIKI Bireuen sebagai Awal Perjalanan Meraih Impian
“Jika distribusi logistik tidak berjalan, akan terjadi kelangkaan barang, harga menjadi mahal, dan memicu inflasi yang merugikan masyarakat,” jelas Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat tersebut.
BHS menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus selaras dengan arahan agar logistik tidak terhambat karena sektor ini merupakan pemicu utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pengaturan jalur menjadi kunci agar perjalanan masyarakat tetap lancar tanpa mengorbankan aktivitas logistik nasional,” pungkasnya. (KSC)
TIM REDAKSI
