KLIKSUMUT.COM | YOGYAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) secara resmi menyatakan keluar dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan. Keputusan tegas ini diumumkan usai Musyawarah Nasional XVIII BEM SI Kerakyatan yang digelar di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat pada 13–19 Juli 2025, menuai kontroversi karena dihadiri oleh politisi, pejabat daerah, hingga perwakilan aparat keamanan dan intelijen.
Ketua BEM KM UGM, Tiyo Ardianto, menyampaikan bahwa forum nasional tersebut telah kehilangan arah dan ruh gerakan mahasiswa yang sejatinya harus independen serta berpihak pada rakyat. “Seharusnya Musyawarah Nasional ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah perjuangan mahasiswa, bukan malah penuh dengan manuver politik dan perebutan kekuasaan internal,” ujar Tiyo saat dihubungi wartawan pada Sabtu, 19 Juli 2025.
BACA JUGA: BEM SI Sumut dan Ketua DPRD Medan Bahas Kinerja Wali Kota Medan
Menurut Tiyo, kehadiran tokoh-tokoh elite dalam forum mahasiswa di antaranya Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar, serta pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk intervensi langsung terhadap independensi gerakan mahasiswa.
“Kehadiran elite politik dan aparat negara jelas mencederai semangat kemandirian gerakan mahasiswa. Ini bukan lagi ruang perjuangan, tapi ajang kooptasi kekuasaan,” tegas Tiyo.
Karangan Bunga BIN Jadi Simbol Bahaya
Salah satu momen yang menuai sorotan adalah hadirnya karangan bunga bertuliskan “Selamat dan Sukses” dari Kepala BIN Daerah Sumatera Barat yang terpajang di lokasi forum. Karangan bunga ini menjadi sorotan publik setelah fotonya tersebar di media sosial dan mendapat respons negatif dari berbagai kalangan mahasiswa.
“Ini bukan sekadar karangan bunga. Ini simbol bahwa gerakan mahasiswa sedang dijinakkan. Ini alarm bahaya,” ujar Tiyo.
BEM KM UGM menilai simbol-simbol itu menandai adanya upaya sistematis untuk menundukkan gerakan mahasiswa melalui pendekatan formal dan relasi kuasa. “Penundukkan ini adalah bentuk kemunduran,” tambahnya.
BEM KM UGM: Menjaga Jarak dengan Kekuasaan
Langkah keluar dari BEM SI Kerakyatan disebut Tiyo sebagai bentuk tanggung jawab moral dan historis BEM KM UGM dalam menjaga integritas gerakan mahasiswa. Mereka juga mengumumkan keputusan tersebut secara terbuka melalui akun resmi Instagram BEM KM UGM.
“Kami memilih untuk tidak menjadi bagian dari aliansi yang telah kehilangan integritas. Gerakan mahasiswa tidak boleh dekat dengan kekuasaan yang ingin menundukkan suara kritis,” tegas Tiyo yang hadir langsung di forum bersama dua perwakilan BEM KM UGM lainnya.
Forum Diwarnai Kericuhan dan Rebutan Posisi
Tak hanya memprotes keterlibatan elite kekuasaan, BEM KM UGM juga menyesalkan suasana forum yang menurut mereka dipenuhi oleh konflik internal dan perebutan jabatan. Bahkan sempat terjadi kericuhan di tengah-tengah proses pemilihan pengurus baru, yang disebut sebagai bentuk dari matinya budaya musyawarah dalam organisasi mahasiswa.
“Bukan hanya soal kehadiran politisi dan aparat, tapi juga soal internal forum yang telah terkontaminasi kepentingan pribadi. Ini jadi cermin krisis integritas gerakan mahasiswa hari ini,” kata Tiyo.
Diikuti 300 Mahasiswa dari Kampus-Kampus Ternama
Musyawarah Nasional XVIII ini dihadiri oleh sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam BEM dari sejumlah universitas besar di Indonesia, antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Universitas Mulawarman.
Namun kehadiran jumlah besar itu tidak mampu menyelamatkan forum dari kritikan tajam atas suasana yang dianggap “tidak sehat secara gerakan”.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Undang Mahasiswa ke Istana, Aliansi BEM Tolak
Panitia: Kehadiran Pejabat untuk Seremoni Pembukaan
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, Rifaldi, selaku tuan rumah menyatakan bahwa kehadiran para pejabat dan tokoh politik merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang hanya membuka acara secara seremoni.
“Undangan terhadap tokoh-tokoh tersebut sudah melalui pertimbangan, karena mereka adalah bagian dari Forkopimda dan hanya hadir pada seremoni pembukaan acara. Tidak ada maksud untuk mencampuri substansi forum,” ujar Rifaldi saat dikonfirmasi.
Namun, penjelasan tersebut tak mampu meredam kritik yang datang dari berbagai pihak, terutama dari kalangan mahasiswa yang melihat forum itu telah bergeser dari nilai perjuangan.
Ajakan Refleksi Nasional Gerakan Mahasiswa
Sebagai penutup, Tiyo mengajak seluruh elemen mahasiswa di Indonesia untuk melakukan refleksi mendalam. Ia menegaskan pentingnya menjaga jarak dari kekuasaan dan menjaga kemurnian gerakan agar tidak menjadi alat politik siapa pun.
“Gerakan mahasiswa lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Saat kita mulai duduk sejajar dengan kekuasaan tanpa mengkritiknya, saat itu pula kita kehilangan keberpihakan,” pungkasnya. (KSC)
