KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap terjadinya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan menyeluruh agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
Bahlil menegaskan, kenyamanan masyarakat sebagai pelanggan listrik harus menjadi prioritas utama. Ia meminta PLN segera menyelesaikan persoalan teknis yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” ujar Bahlil usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).
Menurut Bahlil, persoalan teknis operasional listrik merupakan kewenangan PLN sehingga perusahaan tersebut harus segera melakukan perbaikan dan memastikan sistem kelistrikan berjalan optimal.
Bahlil mengatakan pemerintah telah meminta Direktur Utama PLN untuk segera melakukan evaluasi dan memperkuat langkah mitigasi agar gangguan listrik tidak meluas.
Ia menilai sistem kelistrikan harus dikelola dengan perencanaan matang, mulai dari kesiapan pembangkit, jaringan distribusi, hingga sistem pengawasan operasional.
“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” tegasnya.
Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi dan kebijakan, sementara pelaksanaan teknis operasional listrik berada di tangan PLN.
“Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kita. Kita regulasinya, sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” jelasnya.
Di tengah isu pemadaman listrik, Bahlil membantah anggapan bahwa gangguan terjadi akibat kekurangan pasokan bahan bakar pembangkit, khususnya batu bara.
Ia menyebut kebutuhan batu bara PLN telah dipenuhi melalui kebijakan penugasan kepada perusahaan batu bara nasional.
“Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta ton. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton,” ungkap Bahlil.
Menurutnya, persoalan yang terjadi bukan pada ketersediaan batu bara, melainkan lebih berkaitan dengan aspek teknis dan manajemen logistik hingga bahan bakar dapat sampai ke pembangkit listrik.
“Dimananya ada kekurangan? Teknisnya untuk sampai di power plant itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” tambahnya.
BACA JUGA: Bahlil Tegaskan Gross Split Hanya Berlaku di Sektor Migas, Aturan Minerba Tidak Berubah
Pemerintah menegaskan PLN harus segera menuntaskan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman listrik serta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan keandalan sistem kelistrikan nasional sehingga masyarakat dapat kembali menikmati layanan listrik yang stabil, aman, dan nyaman.
Pemerintah memastikan koordinasi dengan PLN terus dilakukan agar pelayanan listrik di berbagai daerah dapat berjalan normal dan gangguan serupa tidak kembali terjadi. (KSC)
TIM REDAKSI
