REPORTER: Benny
EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | TAPTENG – Rapat Paripurna DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng) pada Kamis (19/12/2024) menjadi sorotan publik. Agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tapteng Tahun Anggaran 2025 diwarnai dinamika politik yang tajam. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapteng, Erwin Hotmansah Harahap, menyampaikan pandangan pemerintah daerah terkait isu-isu krusial yang muncul selama proses penyusunan APBD.
Dinamisnya Hubungan Bupati dan DPRD
Dalam rapat tersebut, Sekda Erwin menegaskan pentingnya prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan kesetaraan, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ia mengingatkan bahwa hubungan antara DPRD dan Bupati harus bersifat setara dan sinergis demi pelayanan publik yang optimal.
“Kami hadir memenuhi undangan Ketua DPRD sebagai bentuk penghormatan, sekaligus upaya memperbaiki hubungan antara eksekutif dan legislatif,” ungkap Erwin.
Namun, ia juga menyoroti dinamika politik yang terjadi, termasuk intervensi dari Gubernur Sumatera Utara yang terpaksa menjadi mediator antara Bupati dan DPRD.
Mediasi Gubernur dan Keputusan Tegas Pj Bupati
Sekda mengungkapkan bahwa perbedaan pandangan antara Pj Bupati Tapteng, Sugeng, dan DPRD terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah menghambat proses pembahasan. Bahkan, hingga batas waktu 30 November 2024, persetujuan bersama belum tercapai.
“Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, Pj Bupati mengambil langkah tegas dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang APBD 2025. Hal ini dilakukan demi kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan di Tapanuli Tengah,” jelas Erwin.
Kesepakatan Baru untuk APBD 2025
Hasil mediasi yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara pada 16 Desember 2024 akhirnya membuahkan kesepakatan. DPRD dan Pj Bupati Sugeng sepakat untuk kembali membahas rancangan Perda APBD 2025 berdasarkan draf yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati sebelumnya.
“Kami menghormati proses politik yang berlangsung dan berharap pembahasan dapat menghasilkan keputusan terbaik demi masyarakat Tapanuli Tengah,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah Daerah
Langkah tegas Pj Bupati Sugeng menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meski di tengah dinamika politik. Ia berharap DPRD dan Pemkab Tapteng dapat membangun sinergi yang lebih baik ke depannya.
Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat Tapanuli Tengah kini menantikan bagaimana kelanjutan dari pembahasan APBD 2025 ini. Apakah dinamika politik yang ada dapat segera diredakan demi kepentingan bersama?. (KSC)
