KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara berlangsung di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati, Rabu (8/4/2026), dengan pencapaian kinerja tahun 2025 yang menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data capaian kinerja, angka kemiskinan di Kabupaten Langkat berhasil diturunkan dari 9,04 persen (tahun 2024) menjadi 5,57 persen (realisasi 2025). Angka ini bahkan melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,7 persen.
BACA JUGA: Menguatkan Ekonomi Keluarga, TP PKK Asahan Matangkan UMKM Sentang Menuju Ajang Provinsi
“Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa program-program yang kita jalankan tepat sasaran. Capaian indikator makro ini adalah tolak ukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan,” tegas Bupati Syah Afandin.
Selain kemiskinan, capaian positif juga terlihat pada Indeks Reformasi Birokrasi yang mencapai nilai 78,93 atau kategori “Baik/Baik Sekali”, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 75,58 poin.
Untuk tahun 2027, pemerintah menetapkan target ambisius, yaitu menurunkan angka kemiskinan menjadi kisaran 6,90 – 6,50 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6,50 – 7,00 persen.
Tema pembangunan tahun 2027 adalah “Pemantapan Kemandirian Daerah Melalui Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kualitas SDM”, yang sejalan dengan visi “Langkat Maju, Sehat, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan”.
Bupati juga mengajak dunia usaha bersinergi melalui program CSR yang selaras dengan prioritas daerah demi mempercepat pencapaian target tersebut.
BACA JUGA: Ultimatum Bobby Nasution: Blue Night Langkat Segera Ditutup Paksa
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Amril, S.Sos, melaporkan capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan tren positif, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan angka kemiskinan yang menurun. Untuk tahun 2027, fokus pembangunan akan ditekankan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan reformasi birokrasi.
Perwakilan Pemprov Sumut yang hadir pun memberikan apresiasi dan menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan antara kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. (KSC)
Reporter: Dody Ariandi
