KLIKSUMUT.COM | BALI – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort.
“Pariwisata Indonesia kini tidak sekadar mengejar angka kunjungan, tapi memastikan kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa, Jumat (30/1/2026)
Wamenpar menjelaskan bahwa pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
Instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan) telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi, sebagai bukti implementasi standar global Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata PBB.
Menurut Wamenpar, pemerintah juga mendorong ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional. Konsep ini memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, tanpa merusak ekosistem laut.
Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 70% wilayah laut, memiliki potensi pariwisata bahari yang besar. Data Kemenparekraf menunjukkan bahwa ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024, dengan lebih dari 2.000 desa pesisir yang telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari.
BACA JUGA: Menpar Widiyanti Paparkan Arah Baru Pariwisata Indonesia di Hadapan Mahasiswa Harvard
Wamenpar menyoroti tantangan utama, yaitu limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mengatasinya.
“Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menggelar program bersih-bersih sampah laut, edukasi masyarakat, dan dukungan produk daur ulang. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi persoalan sampah dari hulu hingga hilir,” jelasnya.
Selain itu, proyek waste-to-energy dijadwalkan dimulai di tiga lokasi pada 2026, termasuk Bali, sebagai solusi konkret pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.
Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kemenparekraf memperkuat manajemen destinasi berbasis risiko, termasuk regulasi yang jelas, standar operasional, serta pengurangan risiko bencana.
Inisiatif seperti Gerakan Wisata Bersih dan Wonderful Indonesia Diving Directory diluncurkan untuk mempromosikan praktik wisata dan penyelaman yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan keselamatan wisatawan.
Investasi pada sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga pariwisata menjadi kunci membangun profesionalisme dan kepercayaan wisatawan.
BACA JUGA: Kunjungan Wisatawan ke Gundaling Merosot Tajam, Kabid Ekraf Karo Enggan Komentar
Menutup sambutannya, Wamenpar Ni Luh Puspa mengapresiasi forum Bali Ocean Days 2026 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dan negara.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tapi seruan untuk bertindak. Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” tegasnya. (KSC)
TIM REDAKSI
