KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya Aceh mendapatkan prioritas khusus dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Pernyataan ini disampaikan saat rapat koordinasi kebencanaan se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (28/10/2025).
“kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Kepala BNPB RI atas berbagai program bantuan untuk Aceh, tapi kami rasa masih harus ditingkatkan lagi khusus Aceh,” kata Fadhlullah.
Fadhlullah berharap kunjungan Kepala BNPB, Suharyanto, ke Aceh dapat menjadi angin segar untuk tahun 2026, dengan hadirnya program bantuan penanganan bencana yang lebih signifikan dari BNPB.
BACA JUGA: Sambut Kepala BNPB: Wagub Aceh Fadhlullah Bahas Penguatan Kesiapsiagaan Tangani Potensi Bencana
Fadhlullah menekankan Aceh harus menjadi prioritas pemerintah pusat, bukan hanya karena perjanjian MoU Helsinki 2005, tetapi juga karena sejarah panjang Aceh sebagai daerah pemberi kontribusi besar bagi republik, mulai dari sumbangan pesawat, peran Radio Rimba Raya untuk kemerdekaan, hingga sumbangan emas ratusan kilogram untuk Monumen Nasional (Monas) di Jakarta.
Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan Aceh memang termasuk daerah rawan bencana, di mana semua klaster bencana yang terjadi di Indonesia juga berpotensi terjadi di provinsi ini.
“Oleh sebab itu Aceh menjadi prioritas, kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan kami ingin membantu Aceh,” ujar Suharyanto.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Ajak Daerah Aktif Ajukan Dana Rehabilitasi Bencana ke BNPB
Suharyanto memaparkan berbagai bencana yang rawan terjadi di Aceh, mulai dari kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor, hingga abrasi pantai. Selain itu, potensi tsunami dan letusan gunung api juga menjadi perhatian serius. Untuk itu, BNPB menyiapkan program mitigasi bencana, termasuk pembentukan pusat edukasi dan informasi tsunami bekerja sama dengan Pemerintah Jepang.
Selain itu, BNPB akan membangun Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) yang terkoneksi dengan Pusdalop daerah untuk memberikan informasi lebih awal terkait potensi bencana, baik gempa, tsunami, banjir, maupun gunung berapi.
“BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor untuk daerah yang mengalami kekeringan, hal ini sekaligus untuk mengatasi gagal panen di persawahan,” kata Suharyanto.
Suharyanto menambahkan, BNPB menyalurkan dana siap pakai untuk penanganan bencana di Aceh. Dari tahun 2021 hingga 2024, dana tersebut telah mencapai Rp16 mliar lebih. Dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat pun diberikan, dengan total Rp32,6 miliar rentang waktu dari 2023 hingga 2025.
“Kami juga menyediakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tahun ini ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh akan menerima dana tersebut, saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” jelas Suharyanto.
Selain itu, Suharyanto mempersilakan daerah lain untuk mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan BNPB.
Rapat koordinasi ini dihadiri jajaran Deputi BNPB, unsur Forkopimda Aceh, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Aceh, Kepala SKPA, Kepala BPBD Aceh, serta berbagai unsur terkait lainnya. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
