KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengikuti rapat koordinasi penanganan dan pemulihan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Seluruh bupati dan wali kota se-Aceh turut hadir dalam rapat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Pemerintah Aceh menggelar rapat tersebut sebagai upaya menyamakan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan bencana. Forum ini juga menjadi ruang dialog bagi para kepala daerah untuk menyampaikan langsung kondisi serta kendala yang mereka hadapi di lapangan.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Aceh, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
BACA JUGA: Pemerintah Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumut dan Sumbar
Presiden Bentuk Satgas Percepatan Pemulihan
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab Rekon) melalui Keputusan Presiden. Presiden juga menunjuk Tito sebagai Ketua Satgas untuk mengoordinasikan pemulihan pascabencana di daerah terdampak.
“Dalam rapat ini sudah kami sampaikan bahwa Presiden telah membentuk Satgas Percepatan Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bapak Presiden menunjuk saya sebagai Ketua Satgas berdasarkan Keppres,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan fokus pada penanganan dampak kerusakan berat, sementara pemerintah daerah tetap berperan aktif sesuai kewenangan masing-masing.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Kembalikan Anggaran TKD Aceh Rp1,7 Triliun
Kepala Daerah Diminta Serahkan Data Spesifik
Mendagri meminta seluruh bupati dan wali kota menyerahkan data tertulis yang rinci dan spesifik terkait dampak bencana di wilayah masing-masing. Data tersebut mencakup fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu yang tidak berfungsi atau mengalami kerusakan, serta sekolah dan lembaga pendidikan yang terdampak kerusakan berat maupun sedang.
“Datanya harus spesifik sampai alamat detail. Begitu juga jalan yang rusak, pasar yang terdampak, rumah ibadah, sarana air bersih, listrik, hingga jaringan internet,” tegasnya.
Tito meminta para kepala daerah menyerahkan seluruh data tersebut kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan membawa data tersebut ke rapat tingkat pusat bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait pada Kamis mendatang untuk pembagian tugas penanganan.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Tinjau Dampak Bencana Aceh Tenggara dan Gayo Lues
Kembalikan TKD Aceh, Daerah Tangani Kerusakan Ringan
Mendagri juga menegaskan agar pemerintah daerah langsung menangani kerusakan ringan sesuai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ia memastikan daerah tidak perlu khawatir terkait ketersediaan anggaran, khususnya bagi Aceh.
“Untuk yang ringan, daerah tangani sendiri. Jangan takut tidak ada anggaran. Khusus Aceh, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dipangkas akan dikembalikan seperti semula,” kata Tito.
Ia mengakui Aceh memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap anggaran transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden telah menyetujui pengembalian TKD tersebut.
Tito juga mengapresiasi peran Wakil Gubernur Aceh yang sebelumnya mengangkat persoalan TKD dalam rapat bersama Satgas DPR dan Satgas Pemerintah. Dengan demikian, Wakil Ketua DPR RI langsung menyampaikan hal tersebut kepada Presiden.
“Untuk Satgas, kita fokuskan pada penanganan yang berat. Kita ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang kuat. Dari 38 provinsi, hanya tiga yang terdampak, dan kita mampu menanganinya bersama,” ujar Tito. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
