KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan mengembalikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun pada Tahun 2026.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat sempat memangkas anggaran TKD Aceh sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada Aceh, kkhususnya dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Korban Bencana di Aceh Tamiang
Fadhlullah juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang membantu menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Prabowo Subianto sehingga keputusan strategis tersebut.
Rapat Koordinasi Dorong Pemulihan Pascabencana
Pengembalian anggaran TKD berawal dari Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berlangsung di Banda Aceh.
Dalam rapat itu, Fadhlullah meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengembalikan anggaran TKD Aceh sebagai langkah mempercepat pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatra.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat strategis tersebut. Hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta anggota DPR RI.
Menanggapi permintaan Wagub Aceh, Dasco melakukan sambungan telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah berbincang singkat, Dasco menyerahkan telepon kepada Menteri Keuangan Purbaya agar dapat melanjutkan komunikasi langsung dengan Presiden. Tak lama kemudian, Menteri Keuangan memastikan anggaran Aceh tetap aman.
“Untuk tahun ini, anggaran Anda akan penuh, enggak dipotong,” ujar Purbaya kepada Fadhlullah.
BACA JUGA: Muzakir Manaf Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Bencana Aceh
Percepatan Bantuan Pascabencana
Selain isu anggaran TKD, Fadhlullah meminta Pemerintah Pusat mempercepat pencairan bantuan pascabencana, terutama bantuan uang harian dari Kementerian Sosial dan bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak banjir.
Fadhlullah menekankan agar bantuan uang harian sebesar Rp15 ribu per jiwa bagi keluarga dengan rumah rusak berat tidak menunggu hingga Hunian Sementara (Huntara) tersedia.
“Menunggu pembangunan Huntara rampung akan memakan waktu lama dan berdampak pada kondisi masyarakat di pengungsian,” ujar Fadhlullah.
BACA JUGA: Bupati Tapteng Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Jembatan Bailey Sungai Garoga
Data penerima bantuan telah divalidasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga pencairan dapat segera terlaksana.
Fadhlullah juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni. Standar pembangunan rumah layak huni Pemerintah Aceh mencapai Rp98 juta per unit. Sementara bantuan Pemerintah Pusat saat ini Rp60 juta untuk rumah rusak berat. Sedangkan rusak sedang Rp30 juta, dan Rp15 juta rusak ringan.
Fadhlullah berharap besaran bantuan disesuaikan dengan kondisi dan standar di Aceh.
“Kami mohon hal ini dapat dipertimbangkan kembali, khususnya oleh Kementerian terkait, demi percepatan dan kualitas pemulihan masyarakat pascabencana,” harapnya. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
