KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Arus besar reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedang bergulir di Sumatera Utara. Dalam upaya memperkuat struktur ekonomi lokal, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menegaskan komitmen penuhnya untuk merombak wajah perusahaan pelat merah daerah menjadi entitas yang lebih akuntabel, inovatif, dan kompetitif.
Komitmen ini ditegaskan dalam forum strategis Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kantor Pusat PT Bank Sumut, Medan, Rabu (1/4/2026).
Pertemuan ini menjadi ajang sinkronisasi antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah, dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri, legislator Senayan, serta kepala daerah se-Sumatera Utara.
BACA JUGA: Memutus Sekat Literasi, Bunda Literasi Asahan Terjang Pelosok Aek Ledong
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam pidatonya menyampaikan pesan tajam bahwa era BUMD yang hanya sekadar bertahan tanpa progres signifikan harus segera berakhir. Di tengah dinamika ekonomi global yang serba cepat, BUMD dituntut tidak hanya menjadi pelengkap struktur birokrasi, tetapi sebagai mesin pertumbuhan.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Inovasi dan transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk meningkatkan daya saing,” ujar Bobby.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Bima Arya Sugiarto, menyoroti bahwa kunci utama perubahan terletak pada integritas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menekankan bahwa kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya akan tumbuh jika dikelola oleh tenaga profesional yang menjunjung tinggi transparansi.
Dari sisi regulasi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, S.PWK, menjelaskan bahwa pengawasan ketat sedang dilakukan untuk memastikan BUMD berjalan sesuai rel konstitusi. DPR RI berkomitmen untuk menyempurnakan payung hukum guna memberikan fleksibilitas namun tetap terkontrol bagi BUMD dalam melakukan ekspansi bisnis di daerah.
Menanggapi arahan kolektif tersebut, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menyatakan kesiapannya untuk melakukan akselerasi di tingkat kabupaten. Bagi Taufik, hasil evaluasi dari Komisi II dan Kemendagri akan menjadi cetak biru (blueprint) perbaikan BUMD di Asahan.
Poin-Poin Utama Transformasi BUMD Asahan, profesionalisme: Rekrutmen dan manajemen berbasis kompetensi, bukan sekadar administratif, orientasi publik: Menyeimbangkan antara pencarian laba (profit) dengan kualitas pelayanan masyarakat (service), dan inovasi struktur: Memperkuat struktur modal dan lini bisnis yang relevan dengan kebutuhan lokal.
“Target akhir kami jelas: peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan struktur ekonomi daerah yang sehat dan transparan,” tegas Taufik di sela-sela kegiatan.
BACA JUGA: Ekonomi Tumbuh dan Tekan Kemiskinan, Pemkab Asahan Sampaikan LKPJ 2025 ke DPRD
Pertemuan yang diawali dengan khidmat melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya ini ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi lintas sektoral. Kehadiran para pimpinan BUMD se-Sumatera Utara dalam forum ini diharapkan menjadi titik balik (turning point) bagi terciptanya ekosistem bisnis daerah yang lebih bersih dan berorientasi pada kemajuan ekonomi nasional.
Dengan pengawasan ketat dari pusat dan komitmen kuat dari kepala daerah seperti Bupati Asahan, publik kini menantikan pembuktian nyata: apakah BUMD benar-benar akan menjadi pahlawan PAD atau tetap menjadi beban daerah. Bagi Asahan, jawabannya sudah bulat: Transformasi adalah harga mati. (KSC)
REPORTER: Dinda Meyla Sari
