KLIKSUMUT.COM | NUSAKAMBANGAN – Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan nasional sekaligus pusat pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Nusakambangan pada Sabtu (20/6/2026), bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah program unggulan yang telah berjalan di kawasan pemasyarakatan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), sektor pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja (BLK) konveksi, pengelolaan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.
BACA JUGA: Keberhasilan Pembinaan Kemandirian di Nusakambangan, Menteri Agus Andrianto Tuai Apresiasi DPR RI
Titiek Soeharto menyampaikan penghargaan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta seluruh jajaran atas keberhasilan mengubah citra Nusakambangan menjadi kawasan yang produktif dan bernilai ekonomi.
“Atas nama Komisi IV, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran. Kami berharap program seperti ini dapat direplikasi di berbagai daerah lainnya,” ujar Titiek.
Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan dengan tingkat keamanan tinggi bahkan kerap dijuluki sebagai “Alcatraz Indonesia”, kini justru menunjukkan wajah baru melalui berbagai program pemberdayaan yang menghasilkan komoditas bermanfaat bagi masyarakat.
“Selama ini Nusakambangan identik dengan kesan menyeramkan, bahkan sering disandingkan dengan Alcatraz. Namun setelah melihat langsung, ternyata kawasan ini sangat produktif dan mampu menghasilkan berbagai komoditas yang berguna bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang diberikan Komisi IV DPR RI sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan dan ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.
Ia menjelaskan, optimalisasi lahan yang belum dimanfaatkan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kami menerima berbagai arahan untuk perbaikan ke depan dan akan segera menindaklanjutinya. Kami juga telah menyampaikan bahwa seluruh Lapas dan Rutan berupaya memaksimalkan lahan idle untuk mendukung program ketahanan pangan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan internal,” kata Agus.
Saat ini, kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan mengelola sekitar 135 hektare lahan produktif yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor usaha. Ratusan warga binaan dilibatkan dalam aktivitas pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan limbah, budidaya udang vaname, hingga budidaya sidat.
BACA JUGA: Pakar Hukum Nilai Pemindahan Napi ke Nusakambangan via Perintah Lisan Langgar Prinsip Negara Hukum
Program tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana pembinaan yang membekali warga binaan dengan keterampilan kerja dan jiwa kemandirian.
Melalui berbagai pelatihan dan kegiatan produktif tersebut, para warga binaan diharapkan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke tengah masyarakat, sehingga mampu berkontribusi secara positif sekaligus menekan angka residivisme.
Transformasi Nusakambangan menjadi kawasan produktif menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menghadirkan sistem pembinaan yang lebih modern, berorientasi pada pemberdayaan, serta mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan.
Keberhasilan pengelolaan lahan produktif dan pemberdayaan warga binaan ini diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi di berbagai Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat maupun pembangunan nasional. (KSC)
