KLIKSUMUT.COM | PADANGSIDIMPUAN – Setelah sekitar lima tahun dikeluhkan warga akibat kerusakan dan genangan banjir setiap kali hujan deras, jalan di Komplek Perumahan Sidimpuan Baru, Jalan Tandang Mulia Harahap, Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, akhirnya mulai direhabilitasi.
Perbaikan infrastruktur tersebut didukung Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun 2026 dengan anggaran mencapai Rp1.964.160.000. Rehabilitasi jalan sepanjang kurang lebih 1,3 kilometer ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan akses dan genangan air yang selama bertahun-tahun mengganggu aktivitas masyarakat.
TKD Tambahan adalah dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar pagu alokasi reguler. Dana ini dipakai untuk mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, drainase, irigasi, serta fasilitas publik.
Pantauan di lokasi, Senin (26/10/2026), menunjukkan alat berat jenis grader tengah meratakan material timbunan di sepanjang jalan kompleks perumahan. Petugas pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap proses pemerataan dan pemadatan material sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahap pengaspalan.
Sejumlah warga mulai melintasi bagian jalan yang telah diratakan menggunakan sepeda motor. Meski masih dalam tahap pengerjaan, dimulainya rehabilitasi tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi jalan berlubang dan genangan air.
Salah seorang warga, Muhammad Irfan Siregar (43), mengatakan kerusakan jalan di Komplek Perumahan Sidimpuan Baru telah berlangsung sekitar lima tahun.
Menurutnya, kondisi jalan semakin menyulitkan warga ketika hujan deras turun. Air kerap menggenangi badan jalan hingga setinggi mata kaki. Bahkan, ketika banjir besar terjadi, kendaraan roda dua tidak dapat melintas.
“Kalau musim hujan, di sekitaran kita ini tergenang air. Sampai ke mata kaki. Bahkan kalau banjir besar, kendaraan sepeda motor enggak bisa lewat,” kata Irfan.
Ia mengungkapkan, persoalan jalan rusak tersebut sebelumnya sempat menjadi perbincangan di media sosial. Warga berulang kali menyampaikan keluhan dan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan.
Karena itu, Irfan menyambut baik dimulainya rehabilitasi jalan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur di lingkungan tempat tinggalnya.
Namun, menurutnya, perbaikan fisik jalan juga harus diikuti kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Harapannya, warga di sini pun menjaga kelestarian jalan ini. Contohnya, nanti kalau ada genangan, ya mungkin nanti digotongroyongkan,” ujarnya.
Selain persoalan jalan, Irfan berharap pemerintah turut memperhatikan kebutuhan infrastruktur lainnya, termasuk ketersediaan tiang listrik di bagian ujung kompleks yang hingga kini masih menggunakan tiang milik pribadi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Addi Mawardi Harahap, menjelaskan rehabilitasi Jalan Komplek Perumahan Sidimpuan Baru dilaksanakan oleh kontraktor CV Namburak dengan anggaran Rp1.964.160.000 yang bersumber dari TKD Tambahan Tahun 2026.
Pekerjaan mencakup penyiapan dan pemadatan lapisan fondasi jalan atau *base* kelas A setebal 15 sentimeter. Setelah lapisan fondasi selesai dipadatkan, pekerjaan dilanjutkan dengan pengaspalan menggunakan campuran aspal panas atau *hotmix* setebal 5 sentimeter.
Total panjang jalan yang direhabilitasi mencapai sekitar 1.300 meter, tersebar di 14 titik. Lebar jalan bervariasi antara 3 hingga 4 meter, menyesuaikan kondisi badan jalan dan gang di kawasan perumahan.
Pengerjaan telah dimulai sejak awal Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 12 Desember 2026.
Meski demikian, faktor cuaca menjadi salah satu kendala utama di lapangan. Hujan yang kerap turun menyebabkan permukaan jalan becek serta menghambat mobilisasi material dan pelaksanaan pekerjaan.
Pelaksana kegiatan dari CV Namburak, Borkas Ritonga, mengatakan pekerjaan diawali dengan mobilisasi alat berat dan pengangkutan material dari gudang. Setelah proses penimbunan dan pemadatan selesai, tahapan berikutnya adalah pengaspalan.
Ia menyebut pihak pelaksana tetap berupaya menyelesaikan pekerjaan sesuai target meskipun kondisi cuaca terkadang menghambat proses pengerjaan.
Addi Mawardi Harahap menjelaskan, rehabilitasi jalan di Sidimpuan Baru merupakan satu dari delapan lokasi kegiatan Bidang Bina Marga yang mendapatkan dukungan TKD Tambahan Tahun 2026.
Total anggaran untuk delapan lokasi tersebut mencapai sekitar Rp7 miliar. Kegiatan yang direncanakan meliputi pekerjaan jalan, jembatan, serta pengamanan jembatan.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah provinsi yang memungkinkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
“Dengan adanya dana TKD ini kami bisa mempergunakannya untuk membangun infrastruktur di Kota Padangsidimpuan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, kementerian dan lembaga yang terkait, dan juga kepada pemerintah provinsi,” kata Addi.
Dukungan pendanaan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan infrastruktur yang membutuhkan perbaikan, terutama setelah bencana yang melanda wilayah Sumatera pada 2025.
Rehabilitasi jalan di Sidimpuan Baru juga menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana yang terus berjalan di Kota Padangsidimpuan.
Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, menyampaikan bahwa pemerintah kota berkomitmen mengoptimalkan tambahan TKD dengan nilai mencapai Rp111 miliar. Penggunaan anggaran tersebut diarahkan berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Anggaran dialokasikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), dengan prioritas pada pemulihan infrastruktur dasar, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan penanganan kebencanaan.
Dinas Pekerjaan Umum memperoleh alokasi Rp21,39 miliar untuk pemulihan infrastruktur dasar, termasuk jalan, tanggul sungai, bendung dan irigasi, drainase, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Sementara itu, Dinas Perumahan dan Permukiman mendapatkan alokasi Rp12,70 miliar untuk rehabilitasi rumah korban bencana beserta prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan memperoleh Rp5,26 miliar untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah dasar serta rehabilitasi ruang kelas sekolah menengah pertama.
Adapun Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi Rp7,38 miliar untuk pelayanan kesehatan masyarakat, penanganan krisis kesehatan akibat bencana, dan rehabilitasi fasilitas kesehatan.
Anggaran lainnya diarahkan untuk pengembangan fasilitas rumah sakit, pengelolaan sampah, mitigasi bencana, operasi pencarian dan pertolongan, rehabilitasi irigasi usaha tani, serta dukungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Letnan menegaskan, pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat pemulihan fasilitas publik sekaligus mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali berjalan secara optimal.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengakui bahwa proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama tingginya curah hujan di beberapa wilayah.
Menurut Tito, kondisi cuaca yang berbeda di sejumlah kawasan Sumatera turut memengaruhi proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagian wilayah mengalami kekurangan air hingga memicu kebakaran hutan dan lahan, sementara wilayah lainnya masih menghadapi hujan lebat dan banjir.
“Jadi memang ironis di Pulau Sumatera, di sebagian timur kekurangan air dan menyebabkan karhutla, di bagian sebelah utara dan barat itu masih hujan. Contohnya di Kota Padang terjadi banjir bandang, kemudian di Solok, Tapanuli Tengah. Di Aceh sendiri, Aceh Tenggara banjir bandang, kemudian di jalan-jalan yang sudah dibangun, jembatan, itu juga banyak yang rusak kembali,” tuturnya.
Tito juga menyoroti sedimentasi sungai yang meningkatkan risiko banjir susulan. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sedimentasi dapat mengurangi kapasitas tampung serta kelancaran aliran air.
Ketika hujan berintensitas tinggi terjadi, kondisi tersebut berpotensi memicu luapan sungai dan kembali merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana susulan.
“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan bencana, dan kita sedang bekerja mengatasinya,” imbuhnya.
Berdasarkan Laporan Harian Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana per 22 Oktober 2026, seluruh jalan nasional terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali fungsional.
Jaringan tersebut meliputi 46 ruas jalan nasional di Aceh, 30 ruas di Sumatera Utara, dan 31 ruas di Sumatera Barat.
Untuk jalan daerah, sebanyak 2.291 dari total 2.421 ruas terdampak telah kembali fungsional atau sekitar 94,6 persen.
BACA JUGA: Negara Hadir di SD Bintang Meriah, Siswa Betah Baca Setelah Perpustakaan Direhabilitasi Pascabencana
Sumatera Utara mencatat capaian pemulihan tertinggi, yakni 607 dari 616 ruas jalan daerah telah fungsional atau sekitar 98,53 persen.
Di Aceh, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan terdampak telah kembali fungsional, sedangkan di Sumatera Barat sebanyak 139 dari 167 ruas telah dapat dilalui. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 130 ruas jalan daerah yang belum fungsional di ketiga provinsi tersebut.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana periode 2026–2028, pemerintah menempatkan pemulihan akses kritis, rekonstruksi permanen jalan dan jembatan, stabilisasi lereng, penyesuaian jalur pada kawasan rawan bencana, serta penguatan keselamatan jalan sebagai bagian dari prioritas penanganan.
Pemulihan akses jalan tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memulihkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, mendukung pelayanan dasar, dan menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.
Dimulainya rehabilitasi Jalan Komplek Perumahan Sidimpuan Baru menunjukkan upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur yang selama bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat.
Melalui dukungan TKD Tambahan Tahun 2026, pemerintah berupaya mempercepat perbaikan fasilitas publik sekaligus mendorong pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta Pemerintah Kota Padangsidimpuan diharapkan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Bagi masyarakat Sidimpuan Baru, penyelesaian rehabilitasi jalan menjadi harapan agar akses lingkungan lebih nyaman dan aman, terutama saat musim hujan. Setelah pembangunan rampung, pemeliharaan infrastruktur dan penanganan genangan air tetap menjadi perhatian agar kerusakan serupa tidak kembali berulang.
Dengan target penyelesaian pada 12 Desember 2026, warga kini menantikan hasil akhir perbaikan jalan yang diharapkan mampu mengakhiri persoalan akses yang telah berlangsung selama lima tahun. (*)
Reporter: Ika Fatriya
