KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Komisi 4 DPRD Kota Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam pengawasan sektor pembangunan dan infrastruktur dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait, Senin (09/03/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., serta dihadiri para anggota dewan lainnya.
Sorotan Pelanggaran Usaha Ekspedisi di Medan Tembung
Dalam rapat tersebut, Komisi 4 menyoroti keluhan masyarakat terkait aktivitas usaha ekspedisi di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Usaha tersebut dinilai melakukan kegiatan bongkar muat di kawasan padat penduduk.
BACA JUGA: Komisi 2 DPRD Kota Medan Evaluasi Capaian Program Dinas Sosial Triwulan I 2026, Fokus Tepat Sasaran dan Serapan Anggaran
Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar ketentuan, tetapi juga memicu kemacetan lalu lintas yang meresahkan warga sekitar.
Komisi 4 secara tegas meminta Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk segera mengambil tindakan konkret.
“Aktivitas bongkar muat di kawasan padat penduduk harus ditertibkan karena berdampak langsung pada kemacetan dan kenyamanan masyarakat,” tegas pimpinan rapat.
Masalah Bangunan Tanpa PBG Jadi Perhatian Serius
Selain persoalan ekspedisi, RDP juga mengupas persoalan serius terkait bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Komisi 4 menilai masih banyak bangunan yang:
– Tidak memiliki dokumen PBG
– Memiliki PBG namun tidak sesuai peruntukan
– Sudah berdiri meski administrasi masih dalam proses
Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Daftar Bangunan yang Dibahas
Sejumlah bangunan yang menjadi fokus pembahasan dalam RDP antara lain:
– Bangunan di Jalan Sering, Kecamatan Medan Tembung
– Bangunan swalayan di Jalan Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan
– Bangunan di Jalan Setia Jadi, Kecamatan Medan Timur
– Serta beberapa bangunan lainnya sesuai agenda rapat
Komisi 4 menegaskan bahwa seluruh bangunan harus tunduk pada regulasi yang berlaku, khususnya terkait perizinan dan tata ruang.
Libatkan OPD dan Stakeholder Terkait
RDP ini turut dihadiri berbagai OPD strategis, di antaranya:
– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan
– Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi
– Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
– Dinas Perhubungan Kota Medan
– Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan
– Camat, lurah, serta pemilik bangunan terkait
BACA JUGA: DPRD Sumut Desak BPK Audit Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Rp575,5 Miliar
Kehadiran para pihak ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret dan langkah penertiban yang terukur.
Komitmen Penegakan Aturan dan Optimalisasi PAD
Komisi 4 DPRD Kota Medan menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata di lapangan. Penegakan aturan dinilai penting tidak hanya untuk ketertiban kota, tetapi juga untuk mengoptimalkan PAD.
Dengan adanya RDP ini, DPRD berharap seluruh pelanggaran, baik terkait usaha ekspedisi maupun bangunan tanpa PBG, dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait secara tegas dan profesional. (KSC)
