EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut telah siap menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 dengan merealisasikan 100% dana hibah yang diperlukan. Fatoni menyatakan komitmen tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Regale Internasional Convention Center, Medan, pada Selasa (9/7/2024).
Fatoni mengungkapkan bahwa Pemprov Sumut telah mengalokasikan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp705 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp223 miliar, Polri Rp49 miliar, dan TNI Rp22 miliar. “Secara keseluruhan, Kabupaten/Kota di Sumut juga sudah merealisasikan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” kata Fatoni.
BACA JUGA: Rakor Pilkada 2024 Sumatera: Hadi Tjahjanto Serukan Sinergi dan Netralitas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan pujian atas kinerja Fatoni, memastikan bahwa NPHD untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri telah sepenuhnya direalisasikan. “Pak Pj Gubernurnya hebat, KPU beres, Bawaslu beres, TNI beres, Polri juga beres, tepuk tangan untuk ini,” ujar Mendagri.
Mendagri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran dan fasilitas untuk menyukseskan Pilkada serentak. Selain itu, dia juga meminta agar Pemda membantu dalam hal gudang, kantor, dan distribusi logistik. Sumut, dengan 11 juta jiwa DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), menjadi provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Sumatera.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto juga menyerukan sinergi antara kepala daerah se-Sumatera, TNI, Polri, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Ia menekankan bahwa Pemda harus mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada, memastikan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, serta membentuk badan adhoc.
BACA JUGA: Pilkada Serentak 2024: Efektif atau Tidak?
Hadi juga menyoroti pentingnya peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas hukum dan politik, serta menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. “Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama,” tambahnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, yang semuanya mendukung langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan. (KSC)
