KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memberikan pembinaan intensif kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2025. Kegiatan mentoring berlangsung di Kampus Pusat Pembelajaran (Pusjar) dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (SKMK) LAN RI Banda Aceh, Rabu (19/11/2025).
Dalam arahannya, Nasir menguatkan sejumlah isu strategis yang mengemuka dari peserta, terutama terkait penanggulangan kemiskinan dan penguatan peran staf ahli dalam mendukung pengambilan keputusan pimpinan daerah.
BACA JUGA: Bupati Nias Barat Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan 2025 Menuju Nias Barat CERAH
Ia menekankan, program penanganan kemiskinan di Aceh membutuhkan pendekatan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Dinas Sosial tidak boleh hanya dominan sebagai kebijakan Sinterklas. Perlu sistem yang menjadikan bantuan benar-benar produktif dan efektif dalam menekan angka kemiskinan,” ujar Nasir.
Nasir juga menegaskan, strategi pemberdayaan masyarakat harus lebih efektif dan terukur. Tujuannya agar angka kemiskinan Aceh, yang saat ini mencapai 12,33 persen, bisa bergerak menuju target 6,7 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Penguatan Peran Staf Ahli untuk Kebijakan Daerah
Selain isu kemiskinan, Nasir juga menekankan pentingnya meningkatkan kualitas staf ahli dalam mendukung pengambilan kebijakan daerah. Ia menilai, selama ini staf ahli terlalu fokus pada kegiatan seremonial sehingga analisis kebijakan belum optimal.
“Tenaga ahli hari ini masih cenderung fokus pada hal-hal seremonial. Padahal dalam struktur pemerintahan modern, pemimpin sangat bergantung pada staf ahli untuk memberikan pandangan strategis,” harap Nasir.
BACA JUGA: Wagub Sumut Soroti Harga Cabai dan Beras, Instruksikan Langkah Cepat Atasi Inflasi dan Kemiskinan
Untuk mengatasi hal ini, Nasir mendukung pembentukan Rencong, sebuah wadah kolaborasi staf ahli yang akan menghasilkan policy brief sebagai dasar pertimbangan pimpinan.
Ia juga menekankan pentingnya staf ahli yang kompeten di bidang masing-masing dan mendorong lahirnya Peraturan Gubernur tentang penguatan kapasitas staf ahli di kabupaten/kota agar fungsi ini lebih terstruktur dan efektif.
Pada akhir sesi mentoring, Nasir menegaskan, bahwa seluruh proyek perubahan yang dibuat peserta PKN II harus selaras dengan arah pembangunan daerah dan mengacu pada dokumen RPJM. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
