Bahkan Irvan juga mendengar penjelasan para saksi Kanit menyampaikan mengapa tidak jujur dari awal dan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, mengapa baru saat ini dijelaskan kembali keadaan yang terjadi? Namun LBH menjelaskan dengan tegas bahwasanya para saksi pada saat itu diduga dibawah tekanan dan ada upaya diskriminatif dalam penahanan mereka, perlu diketahui dimana para saksi diduga tidak dieksekusi dari Polsek Sunggal setelah diputus Pengadilan Lubuk Pakam Cab. Labuhan Deli yang diketahui telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde).
BACA JUGA : LBH Medan Surati PTPN II, Minta Pembuktian Surat HGU No. 111 Kebun Helvetia
Oleh karena itu LBH dalam hal ini telah mengirimkan surat Permohonan perlindungan terhadap Saksi dan Korban kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dengan nomor surat:168/LBH/PP/VII/2021, guna memberikan perlindungan kepada para saksi kunci dan LBH Medan meminta agar para saksi segera diperiksa dan penyidik melakukan pemeriksaan CCTV Polsek Sunggal guna membuktikan adanya dugaan penyiksaan terhadap alm. Joko Dedi Kurniawan.
“LBH Medan menduga tindak pidana penyiksanaa tersebut sudah melanggar Pasal 28 (A), Pasal 28 (i) UUD 1945, Pasal 4 UU 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 DUHAM, Pasal 351 (3) KUHAP, UU No. 05 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dan UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR,” sebut Irvan. (wl)








