“Justru hemat saya karena yang melakukan adalah dari unsur ASN mereka harus diberi sanksi yang tegas, masyarakat biasa saja di hukum. Nah, justru mereka harus dihukum berat, sehingga menjadi sok teraphy dan menjadi perhatian khusus bagi kalangan ASN agar lebih-lebih berhati-hati dan amanah dalam bertugas”, papar Epza.
Baca juga: EPZA Apresiasi Penangkapan Penjual Vaksin Ilegal oleh Polda Sumut
Selain diberi sanksi administrasi berupa pemberhentian, kata Epza lebih lanjut, kepada Sekda non aktif dan konco-konconya diberi sanksi pidana. Makanya, kalau direhabilitasi kesannya seperti ada keistimewaan tersendiri.
Sebut Epza, bila merujuk pada ketenruan UU Narkotika, Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki ataupun menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan pidana denda pi g sedikit Rp 800juta dan paling banyak Rp 8 milyar.
Sedangkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa setiap orang penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian pengguna narkorika golongan II bagi dirinya sendiri dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Terakhir pengguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Kemudian Pasal 127 ayat (3) menyatakan jika penyalahguna terbukti hanya menjadi korban, maka individu terkait wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
“Nah jika yang dikenakan Pasal 127 ayat (3) terhadap Sekda non aktif tersebut ya gak tepatlah, sebab dari kronologis dan tempat kejadian jelas mereka sedang melakukan kegiatan pesta “Narkoba”. Analisis saya justru mereka sejak awal sudah merencanakan perihal kegiatan terlarang tersebut”, papar Epza.
“Sesuatu yang aneh dan berbeda bila dibandingkan dengan kasus empat personel Polda Aceh yang ditangkap Polrestabes Medan usai dugem bersama tiga mahasiswa di Medan. Mereka divonis rehabilitas selama 2 bulan 15 hari”, sebut Epza lebih lanjut.
Sebagaimana diketahui bahwa vonis tersebut berbunyi: Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 bulan 15 hari, menetapkan pidana tersebut dijalankan oleh para terdakwa, dengan menjalani rehabilitasi medis di Lembaga Pencegahan Narkotika (LRPPN) Bhayangkara, ujar hakim ketua Imanuel Tarigan.
“Berangkat dari dua kasus tersebut, jelas tampak disparitas atau kesenjangan antara satu dengan yang lain. Sementara prinsip hukum kita adalah equality before the law, persamaan kedudukan setiap orang didepan hukum, ini yang harus dipegang, tutup Kadiv Infokom KAUM yang juga merupakan mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan 2014-2018. (BNL)
