KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara terkait isu panas yang ramai diperbincangkan publik mengenai dugaan kenaikan gaji fantastis anggota DPR RI periode 2024–2029.
Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Minggu (17/8/2025), Puan dengan tegas membantah adanya kenaikan gaji. Ia menyebut informasi yang menyebut gaji DPR naik hingga Rp 100 juta per bulan adalah keliru dan menyesatkan.
“Nggak ada kenaikan. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah,” ujar Puan kepada awak media.
Pernyataan ini muncul setelah viralnya informasi di media sosial yang menyebut gaji anggota DPR naik sebesar Rp 3 juta per hari atau sekitar Rp 100 juta per bulan. Informasi tersebut mengutip pernyataan dari anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang mengatakan gaji bersih anggota DPR bisa mencapai angka tersebut.
Namun Puan menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah kenaikan gaji, melainkan skema baru berupa pemberian kompensasi uang sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan yang telah dikembalikan ke pemerintah.
“Jadi itu saja. Sekarang karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah, makanya diganti uang,” imbuhnya.
Perubahan sistem fasilitas anggota DPR ini memicu pro-kontra di masyarakat. Banyak yang menilai kompensasi uang tetap menjadi tambahan besar dalam pendapatan wakil rakyat, apalagi di tengah tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial yang masih dirasakan banyak warga.
Sementara itu, DPR belum merilis secara resmi nominal kompensasi uang rumah yang diberikan kepada para anggotanya, sehingga transparansi mengenai total pendapatan anggota dewan kini menjadi sorotan publik.
BACA JUGA: Kadispora Sumut Sesali Berita Pemotongan Gaji Security
Untuk diketahui, gaji pokok anggota DPR berkisar di angka Rp 4,2 juta per bulan. Namun, dengan tunjangan komunikasi, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, dan berbagai fasilitas lain, total pendapatan bulanan seorang anggota DPR bisa menembus angka di atas Rp 80 juta. Tambahan kompensasi rumah tentu bisa mendorong angka tersebut lebih tinggi.
Isu ini kembali memunculkan desakan dari masyarakat agar DPR lebih terbuka soal struktur penghasilan dan fasilitas anggotanya. Apalagi, sebagai lembaga wakil rakyat, DPR diharapkan memberi contoh transparansi, efisiensi anggaran, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. (KSC)
