JAKARTA | kliksumut.com – Disebabkan karena perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sampai dengan 9 Agustus.
Dikutip kliksumut.com dari voaindonesia.com bahwa Presiden Joko Widodo kembali memperpanjang kebijakan PPKM level 4 sampai 9 Agustus mendatang. Pengetatan kegiatan masyarakat ini merupakan kali ketiga sejak PPKM Darurat diberlakukan kali pertama, 3-20 Juli lalu.
Jokowi mengklaim, PPKM level 4 yang berlangsung pada 26 Juli-2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan dari sisi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) bagi pasien COVID-19 di rumah sakit. Namun, pergerakannya masih sangat dinamis dan fluktuatif.
“Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 Agustus-9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah,” ungkap Jokowi dalam telekonferensi pers, dari Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (2/8).
Ia pun menegaskan kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air bertumpu kepada tiga pilar utama. Pertama, katanya, percepatan vaksinasi yang utamanya akan dilakukan pada wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi; kedua, penerapan protokol kesehatan “3M” yang masif di seluruh komponen masyarakat; dan ketiga, pemberlakuan kegiatan “3T” yakni testing, tracing, treatment dan isolasi yang masif untuk menjaga tingkat BOR di rumah sakit. Jokowi juga menekankan pemerintah juga akan terus menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.
BACA JUGA: Perpanjangan PPKM Level 4 Tergantung Kajian Data 7 Hari
Jokowi menyadari perpanjangan PPKM level 4 ini bisa berdampak kepada kegiatan ekonomi yang terbatas, sehingga sebagian besar masyarakat bisa kehilangan mata pencahariannya. Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen menyalurkan berbagai bantuan seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai (BLT) Desa, bantuan untuk usaha mikro, dan bantuan subsidi upah.
“Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang, kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk ekonomi. Dalam situasi apapun kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” paparnya.
Pemerintah Fokus Tekan Angka Kematian
Dalam kesempatan lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penurunan kasus harian dan kasus aktif COVID-19 sudah mulai terlihat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi itu, katanya,secara rata-rata turun sebanyak 50 persen. Namun, beberapa wilayah lain masih memiliki catatan memprihatinkan.
