KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti dugaan ketidakseriusan dan ketidakprofesionalan Polsek Medan Baru dalam menangani kasus kematian wartawan Nico Saragih. Hampir dua bulan sejak peristiwa tragis itu terjadi, pihak keluarga masih belum memperoleh kepastian hukum maupun kejelasan perkembangan penyidikan.
Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., menilai lambannya proses penanganan kasus tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap komitmen aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan transparansi.
“Kami menilai Polsek Medan Baru tidak serius dan tidak profesional menangani kasus ini. Oleh karena itu, LBH Medan mendesak Polda Sumut untuk segera melakukan alih penyidikan agar kasus kematian Nico Saragih diusut tuntas,” tegas Irvan dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).
BACA JUGA: Tewas Penuh Luka: Jurnalis Medan Nico Saragih Diduga Kuat Korban Pembunuhan
Banyak Kejanggalan dalam Penanganan Kasus
LBH Medan mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan, mulai dari penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) hingga pelaksanaan otopsi.
Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain; Pertama, terdapat luka-luka serius di tubuh korban, seperti di kepala, dagu, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Luka tersebut tidak sesuai dengan keterangan awal polisi yang menyebut korban jatuh di kamar mandi.
Kedua, TKP tidak dipasangi garis polisi, padahal seharusnya kamar kos tempat kejadian diamankan untuk kepentingan penyelidikan.
BACA JUGA: Tragedi Nico Saragih: LBH Medan Desak Kapolda Sumut Usut Tuntas Kematian Jurnalis
Ketiga, otopsi baru dilakukan dua minggu setelah korban meninggal, padahal Pasal 133–135 KUHAP mewajibkan otopsi atas setiap kematian tidak wajar.
Keempat, proses pra-rekonstruksi pada 25 September 2025 yang dilakukan di lima lokasi berbeda justru memperkuat dugaan adanya tindak pidana.
Kelima, hingga kini pihak keluarga belum menerima hasil otopsi maupun SP2HP dari kepolisian, menandakan minimnya transparansi.
“Fakta-fakta ini menunjukkan adanya ketidakseriusan aparat dalam menangani kasus kematian wartawan Nico Saragih. Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia,” ujar Irvan.
LBH Medan: Negara Tak Boleh Abai
Menurut LBH Medan, kematian Nico Saragih menyangkut hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Selain itu, Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa hak hidup tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.
“Negara wajib melindungi warganya, termasuk jurnalis. Kematian Niko harus dianggap sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan keselamatan wartawan,” tegas LBH Medan dalam rilisnya.
BACA JUGA: Tragedi Nico Saragih: LBH Medan Desak Kapolda Sumut Usut Tuntas Kematian Jurnalis
Tuntutan LBH Medan kepada Aparat Penegak Hukum
Oleh sebab itu, LBH Medan mendesak Kapolda Sumut diminta segera mengambil alih penyidikan kasus kematian Nico Saragih dari Polsek Medan Baru.
LBH Medan juga mendesak agar proses penyidikan dilakukan secara terbuka, termasuk penyampaian hasil otopsi dan perkembangan penyidikan kepada publik.
Secara tegas, LBH Medan juga menyebut kematian Nico Saragih harus diakui sebagai ancaman terhadap keselamatan jurnalis, mengingat peran wartawan sebagai penyampai informasi publik dan mitra strategis aparat penegak hukum.
BACA JUGA: Ungkap Misteri Kematian Wartawan Nico Saragih: Jenazah Dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk Autopsi
Konteks Kasus Nico Saragih
Nico Saragih, seorang wartawan muda di Medan, ditemukan meninggal dunia pada 5 September 2025 di kamar kosnya. Sejumlah luka di tubuh korban menimbulkan dugaan kuat bahwa kematian tersebut tidak wajar.
Keluarga dan rekan seprofesi terus memperjuangkan agar kasus ini diselesaikan secara menyeluruh dan transparan.
LBH Medan menegaskan, kasus kematian Nico Saragih bukan hanya ujian bagi penegakan hukum di Sumatera Utara, tetapi juga menjadi cermin komitmen negara dalam melindungi kebebasan pers dan hak asasi manusia di Indonesia.
“Keadilan bagi Nico adalah keadilan bagi seluruh jurnalis dan rakyat Indonesia,” tutup Irvan Saputra. (KSC)
