Poldasu Diminta Usut Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Dinkes Tapteng

Poldasu Diminta Usut Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Dinkes Tapteng
KORUPSI: Ketua JPKP Sumut meminta Poldasu segera usut dugaan korupsi dana Covid-19 di Dinkes Tapteng. (Foto: kliksumut.com/Ist)

REPORTER: Benny
EDITOR: Bambang Nazaruddin

KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH – Kepolisan Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) didesak segera mengungkap kasus dugaan korupsi dana percepatan penanggulangan Covid-19 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) tahun 2020-2022.

Pasalnya, sejak ditangani pada bulan Juni 2024, tidak ada perkembangan yang signifikan terkait kasus penyelewengan dan pemotongan dana sebesar 60 persen, yang diduga dilakukan oknum-oknum Dinas Kesehatan Tapteng. Padahal, beberapa Kepala Puskesmas telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kondisi ini mengisyaratkan jika Polda Sumut tidak serius dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan terkesan setengah hati dalam pengungkapan dugaan penyimpangan penggunaan dana penanggulangan Covid-19 tahun 2020 hingga 2022 itu.

BACA JUGA: Kejatisu Diminta Tidak “Main Mata” dalam Pengungkapan Kasus Dugaan Korupsi BOK dan Jaspel

“Kita mendesak Polda Sumut segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana Covid-19 di Dinas Kesehatan Tapteng, sarta menyampaikannya ke publik,” ujar Ketua DPW JPKP Sumut, Rudy Chairuriza Tanjung, Kamis (15/8/2024).

Disebutkan Rudy, kasus dugaan korupsi tersebut terungkap saat Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta melakukan gebrakan reformasi birokrasi di Pemkab Tapteng. Oleh karena itu, ia berharap, Poldasu segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dilakukan klarifikasi.

Menurut Rudy, komitmen Polda Sumut sangat diharapkan, sehingga kasus korupsi yang memiliki bukti-bukti kuat itu, dapat diungkap dengan terang benderang. Ia juga mendesak Badan Periksa Keuangan (BPK) RI ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen, secepatnya melakukan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan kasus rasuah itu.

Bacaan Lainnya

Dalam hal ini, sambung Rudy, JPKP Sumatera Utara melalui DPD JPKP Tapanuli Tengah, akan berkoordinasi dengan Pemkab Tapteng untuk konfirmasi data dugaan korupsi tersebut, yang selanjutnya bersama DPP JPKP melaporkan dugaan korupsi tersebut ke KPK RI.

BACA JUGA: Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Minta KPK RI Terus Ingatkan Pemprov Agar Terhindar dari Korupsi

“Kita akan memastikan, tidak ada tempat bagi maling-maling uang rakyat di negeri yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, yang dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, belum berhasil dikonfirmasi. (KSC)

Pos terkait