EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) untuk terus mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar tetap bersih dari praktik korupsi dalam setiap pelaksanaan program pembangunan.
Permintaan tersebut disampaikan Agus Fatoni saat menerima kunjungan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan 41, pada Rabu (31/7/2024). “Kami berharap KPK RI terus mengingatkan, mengawasi, dan memantau kami agar tetap berada di jalur yang benar,” ungkap Fatoni.
BACA JUGA: Sudah 1 Tahun, LBH Medan Minta Janji KPK Dalami Peralihan Lahan PTPN2 ke PT. Ciputra
Fatoni menekankan bahwa untuk mencegah korupsi, diperlukan penguatan pencegahan secara berkelanjutan. Dia berharap KPK terus memberikan bantuan dalam bentuk supervisi kepada Pemprov Sumut agar tata kelola pemerintahan tetap terjaga dengan baik.
“Mohon kami diingatkan terus. Kadang kami sendiri tidak menyadari adanya kesalahan atau mungkin sudah tahu tapi tidak segera ditindaklanjuti,” kata Fatoni menambahkan.
Pj Gubernur Sumut juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi yang selama ini telah diterapkan dengan baik. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan Pemprov Sumut dan memastikan kesejahteraan masyarakat Sumut dapat tercapai.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah I KPK RI Edi Suryanto menyebutkan bahwa kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi sekaligus menjelaskan program Tim Korsup di Sumut. Tim Korsup KPK RI nantinya akan melakukan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk perizinan, pengadaan barang dan jasa, monitoring center for prevention (MCP), serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
BACA JUGA: Jokowi Resmi Lantik Ketua Sementara KPK
“Kami juga akan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di berbagai sektor di Sumut,” jelas Edi.
Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat terkait, antara lain Asisten Administrasi Umum Lies Handayani Siregar, Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun, Kepala Badan Pendapatan Daerah Achmad Fadly, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ismael Sinaga.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari KPK RI, diharapkan Pemprov Sumut dapat terus menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkah pembangunan daerah. (KSC)
