MALAYSIA | kliksumut.com – Sejumlah ketegangan fundamental terkait ras dan korupsi di dalam pemerintahan baru Malaysia yang berbeda tampaknya akan menguji kelangsungan hidup pemerintah baru ini dalam satu atau dua tahun pertama, dan akan membuat perdana menteri yang dikenal progresif tidak dapat mendorong reformasi yang telah lama dijanjikannya untuk kesetaraan ras; demikian menurut para analis.
Dikutip kliksumut.com dari VOA bahwa untuk pertama kalinya, pemilu nasional Malaysia 19 November lalu berakhir dengan tidak adanya satu partai politik pun yang memiliki cukup kursi untuk menguasai mayoritas di parlemen yang terdiri dari 222 kursi itu.
BACA JUGA: WNA Malaysia Ditangkap Kanim II Sibolga
Setelah perundingan selama berhari-hari di antara blok-blok yang masih gagal menyatukan aliansi mayoritas, Raja Al Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, raja konstitusional di Malaysia, menunjuk pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim untuk menjadi perdana menteri baru, dan secara resmi melantiknya Kamis lalu (24/11/2022). Ini menandai perubahan haluan yang luar biasa bagi seorang tokoh yang telah menghabiskan hampir 10 tahun dalam penjara karena kasus korupsi dan sodomi, yang menurutnya bermotif politik.
Pandangan Pakatan Harapan & Barisan Nasional Berbeda Tajam
Untuk menyatukan pemerintahan mayoritas, Raja juga memerintahkan blok Pakatan Harapan multi-etnis pimpinan Anwar untuk bersekutu dengan musuh bebuyutannya, Barisan Nasional, yang memperjuangkan keistimewaan bagi mayoritas Melayu Muslim di negara itu. Dua blok kecil yang mewakili penduduk asli Malaysia di Kalimantan juga telah berjanji setia kepada pemerintah baru.
Selain berbeda dalam hal hak berbasis ras, Pakatan dan Barisan Nasional juga berada di ujung berlawanan dalam skandal korupsi baru-baru ini. Mantan Perdana Menteri yang sekaligus Ketua Barisan Nasional, Najib Razak, saat ini sedang menjalani hukuman 12 tahun penjara karena perannya dalam penjarahan dana pembangunan 1MDB yang diperkirakan mencapai 4,5 miliar dolar.
Kasus-kasus terkait korupsi juga membayangi beberapa pejabat Barisan Nasional lainnya, termasuk ketua saat ini Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Anwar Ibrahim dikenal menjadikan pemberantasan korupsi sebagai pilar utama karirnya.
