“Sistem politik dan sistem demokrasi kita tidak terlalu miskin untuk kemudian mengisi posisi-posisi yang diperlukan menjadi calon presiden dan wakil presiden oleh kader-kader terbaik bangsa yang jumlahnya bukan hanya satu, dua tetapi besar. Harusnya partai politik merasa tertantang dengan isu ini untuk melahirkan regenerasi politik dan juga calon-calon alternatif yang lebih banyak lagi,” tegas Titi.
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan dalam tradisi ketatanegaraan bukan merupakan suatu hal yang lumrah ketika presiden turun jabatan dan memaksakan diri menjadi wakil presiden. Menurutnya sebaiknya presiden yang sudah mengakhir masa jabatan konstitusionalnya selama dua periode mengambil peran sebagai negarawan, bapak bangsa yang dapat merekatkan perbedaan dan merangkul banyak kalangan.
BACA JUGA: ICW: Mantan Napi Korupsi Boleh Kembali Nyaleg, Wujud Buruknya Kaderisasi Parpol
“Tidak mungkin dalam tradisi ketatanegaraan yang baik, seorang presiden yang sudah menjabat dua periode kemudian menjadi calon wakil presiden,” ungkap Feri.
Presiden Jokowi justru mempertanyakan asal usul wacana sebagai wakil presiden 2024. Mantan Gubernur DKI itu menyatakan bahwa isu tersebut bukan berasal dari dirinya. “Tiga periode, saya jawab. Begitu dijawab, muncul lagi soal perpanjangan, juga sudah saya jawab. Ini muncul jadi wapres. Dari siapa itu? Kalau dari saya, akan saya terangkan. Kalau enggak dari saya, saya enggak mau nerangin” tanya Jokowi. (VOA)
