KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Kota (Pemko) Medan meningkatkan penguatan penanganan bencana alam, terutama banjir, agar proses mitigasi hingga pertolongan darurat berjalan maksimal tanpa hambatan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan hal tersebut saat bersilaturahmi dengan puluhan wartawan di Warkop Jurnalis Medan, Jl. Agus Salim, Senin (8/12/2025) siang. Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, dan sejumlah pejabat utama Pemko Medan.
BACA JUGA: Sumatera Adalah Indonesia, Pemerintah Diminta Tetapkan Status Bencana Nasional
Dalam kesempatan itu, Rico menegaskan bahwa BPBD Kota Medan harus menguasai seluruh tahapan mitigasi dan penanganan banjir secara komprehensif.
Instruksi Wali Kota: Pemetaan hingga Posko Pengungsian
Rico menginstruksikan BPBD dan jajaran kewilayahan untuk mempercepat pemetaan penanggulangan bencana, mulai dari proses evakuasi warga, lokasi pengungsian, hingga penyiapan posko dan dapur umum.
“Kami minta BPBD dari tingkat-tingkat kewilayahan juga. Assembly point bisa perbaiki. Jadi, tempat mereka mengevakuasikan diri harus kita tentukan dari sekarang. Jadi, jangan sampai nanti mau evakuasi, baru nanti sibuk mau memberikan bantuan,” jelas Rico.
BACA JUGA: Pemuda ICMI Desak Pemerintah Tetapkan Banjir dan Longsor Sumatera Sebagai Bencana Nasional
Menurut Rico, Pemko Medan terus mengevaluasi penanganan banjir yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025. Catatan teknis dan kebutuhan logistik kini menjadi fokus pembenahan.
“Kalau bisa tempat evakuasi tersebut memang sudah disiapkan juga logistiknya. Ini lah bahan jadi evaluasi kita. Kami memahami masyarakat juga mengharapkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah kota Medan,” tuturnya.
BACA JUGA: IMM Sumut Mendesak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera
Penguatan Armada dan Relawan Tanggap Bencana
Rico menjelaskan bahwa penanggulangan bencana idealnya dilengkapi fasilitas memadai. Pemko Medan merencanakan pengadaan satu perahu karet untuk setiap kecamatan sebagai standar minimal kesiapan.
“Ideal sekali (satu perahu karet, satu kecamatan). Bahkan arahnya bisa ke sana,” katanya.
Selain armada, Rico juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk relawan tanggap bencana yang terlatih. Ia menilai pemahaman teknis penanganan bencana menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh instansi di tingkat kota hingga kewilayahan.
BACA JUGA: GMNI Sumut Desak Presiden Tetapkan Sumatera Status Bencana Nasional
“Tapi tidak hanya perahu. Tapi saya minta setiap instansi harus punya relawan tanggap bencana. Supaya harus memahami betul apabila terjadi bencana, apa yang harus dilakukan pertama. Bagaimana membuat dapur umum, bagaimana bisa mengumpulkan warga. Ini kan butuh juga teknis-teknisnya. Dan tingkat kewilayahan juga harus paham hal tersebut. Kami rasa, nanti BPBD harus diperkuat,” jelas Rico. (KSC)
