KLIKSUMUT.COM | ASAHAN – Dalam upaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di daerah sekaligus mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, serta Satgas Pangan Nasional menggelar Rapat Koordinasi Terpadu Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan berskala nasional yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota se-Indonesia. Rakor ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat menjelang tahun 2026.
BACA JUGA: Pemkab Asahan dan BPS Tandatangani MoU Pemutakhiran Data Tunggal Sistem Ekonomi Nasional
Pemkab Asahan Hadir Penuh dalam Rakor Nasional
Di Kabupaten Asahan, kegiatan ini dipusatkan di Aula Mawar, Kantor Bupati Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan diwakili oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi, rakor ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Program tersebut merupakan agenda nasional untuk menekan backlog hunian sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau.
BACA JUGA: Pemkab Asahan Fokuskan APBD 2026 pada Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus mempercepat langkah konkret dalam pengendalian harga pangan, memperkuat cadangan logistik, serta menyiapkan operasi pasar terpadu apabila diperlukan.
Sementara itu, Kepala BPS RI menambahkan bahwa pengendalian inflasi harus didasarkan pada data statistik yang valid dan terintegrasi guna memetakan pola konsumsi serta distribusi barang secara akurat.
Adapun Menteri Pertanian, yang juga menjabat sebagai Ketua Bappenas, menekankan pentingnya peningkatan ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan ketepatan perencanaan pasokan. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas inflasi dan menopang keberhasilan program perumahan rakyat.
BACA JUGA: Pemkab Asahan Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 4.900 Pekerja Rentan
Komitmen Asahan Dukung Kebijakan Nasional
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi serta percepatan pembangunan perumahan rakyat.
“Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, berkolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga pangan, serta memastikan setiap kebijakan daerah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Rapat koordinasi nasional ini berlangsung tertib dan produktif, sekaligus menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan stabilitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan di seluruh Indonesia. (KSC)
REPORTER: Dinda Meyla Sari
