KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Rapat tersebut membahas berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola, kualitas layanan, efektivitas anggaran, hingga percepatan distribusi manfaat bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah sepakat untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap program unggulan nasional tersebut agar berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
“Jadi memang kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini, kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media usai rapat dikutip Jumat (12/6/2026).
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya kepatuhan seluruh pihak terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, termasuk dalam pelaksanaan layanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah bukan pada siapa pengelola atau pemilik SPPG, melainkan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Semua itu harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan prosedur. Yang tidak boleh adalah melanggar aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan makanan bergizi yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Salah satu isu strategis yang dibahas dalam rapat adalah percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Menurut Prasetyo, pemerintah menerima berbagai masukan agar masyarakat di daerah terpencil dapat segera menikmati manfaat program tersebut.
“Tadi ada satu permohonan yang menurut kami juga bagus, untuk kita segera prioritaskan juga di daerah 3T agar saudara-saudara kita bisa secepatnya mendapatkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis ini,” ujarnya.
BACA JUGA: Istana Benahi Program Makan Bergizi Gratis, Evaluasi Menyeluruh Ditargetkan Tuntas dalam Sebulan
Percepatan layanan di daerah 3T menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan akses gizi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Selain menyasar peserta didik, pemerintah juga terus memperluas cakupan penerima manfaat MBG kepada kelompok rentan yang dikenal sebagai kategori “3B”, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam dua pekan terakhir terjadi peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut.
“Ada peningkatan yang signifikan dalam dua minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah lima tahun,” katanya.
Langkah ini dinilai strategis untuk mendukung upaya pencegahan stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sejak dini.
Selain meningkatkan kualitas layanan, pemerintah juga meyakini bahwa penataan tata kelola MBG akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran negara.
Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kebutuhan anggaran program diperkirakan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini. Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Badan Gizi Nasional,” jelas Prasetyo.
Pemerintah saat ini masih melakukan kajian bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan skema pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Mensesneg juga menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, proses evaluasi dan perbaikan dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring itu dilakukan setiap hari,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman.
Melalui evaluasi dan penataan yang terus dilakukan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. (KSC)
TIM REDAKSI
