KLIKSUMUT.COM | BANDA ACEH ~ Pemerintah Aceh menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Non-Governmental Organization (NGO), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan relawan kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan pasca bencana hidrometeorologi.
Hal itu mengemuka saat Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memimpin pertemuan koordinasi ini di Posko Tanggap Darurat, Selasa (9/12/2025).
Percepatan Evakuasi dan Infrastruktur
Dalam pertemuan tersebut, Nasir memaparkan perkembangan penanganan bencana di berbagai wilayah terdampak. Tim evakuasi masih bekerja, sementara pemerintah terus membuka akses transportasi di Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah tengah agar bantuan dapat didistribusikan lebih cepat.
BACA JUGA: Sekda Aceh Perintahkan SKPA Turun ke Lapangan, Percepatan Penanggulangan Bencana
Nasir menekankan pentingnya kelancaran distribusi logistik oleh BNPB, BASARNAS, dan para relawan. Pemerintah membangun jembatan bailey sebagai langkah percepatan pemulihan konektivitas transportasi.
“Pemerintah fokus pada pemulihan jaringan komunikasi yang terganggu akibat pasokan listrik belum stabil. Kami terus memantau kondisi kelistrikan di seluruh wilayah terdampak,” ujar Nasir.
Selain itu, Nasir juga menyebutkan, Pemerintah Aceh menjaga ketersediaan BBM, air bersih, dan stabilitas harga pangan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
BACA JUGA: Gubernur Aceh Desak Tiga Daerah Kirim Data Ril Lokasi Bencana
Skema Renovasi dan Prioritas Bantuan
Nasir menerangkan, Pemerintah Aceh terus menjajaki skema renovasi rumah terdampak banjir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Langkah ini bertujuan mempercepat proses renovasi agar pengungsi segera dapat kembali ke rumah mereka.
Peserta pertemuan mengapresiasi inisiatif Sekda Aceh dan menyampaikan masukan penting terkait kebutuhan mendesak di lapangan, seperti air bersih, alat berat untuk membuka akses, fasilitas MCK, dapur umum, obat-obatan, dan posko kesehatan yang merata di setiap desa.
Para relawan dan NGO menekankan transparansi penyaluran bantuan serta penyediaan informasi terpadu mengenai posko, alur mobilisasi logistik, dan mekanisme distribusi bantuan. Mereka juga meminta kejelasan target pemerintah dalam membuka akses transportasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
BACA JUGA: Percepat Pemulihan Bencana, Pemerintah Aceh Gandeng HIPMI dan Kadin
Advokasi dan Konsolidasi Data
Selain itu, peserta pertemuan menyoroti praktik illegal logging yang memperburuk dampak bencana. Mereka meminta konsolidasi data wilayah terisolir, standar prioritas penerima bantuan, serta penetapan tata kelola dari fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menanggapi masukan tersebut, Sekda menegaskan pemerintah Aceh berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pertemuan ini juga menjadi ruang monitoring bersama untuk memastikan setiap langkah penanganan bencana berjalan transparan, responsif, dan tepat sasaran.
“Koordinasi lintas sektor akan terus ditingkatkan agar proses pemulihan Aceh pasca banjir berlangsung cepat, efektif, dan terarah,” tegas Nasir. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
