Pejabat Pemprov Sumut Diam-Diam Gelar Syukuran Usai KPK Tangkap Topan Ginting, Ini Faktanya!

Keluarga Besar ASN Pemprovsu Berkurban 158 Lembu dan 3 Kambing
Kantor Gubernur Sumatera Utara (kliksumut.com/ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Tertangkapnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (27/6/2025) rupanya disambut lega oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprov Sumut).

Diam-diam, beberapa pejabat diketahui menggelar syukuran dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas penangkapan tersebut. Informasi yang diperoleh Kliksumut.com menyebutkan, acara berlangsung tertutup di salah satu rumah dinas pejabat Pemprov Sumut pada malam hari.

BACA JUGA: Topan Ginting Tersangka KPK, Harta Hampir Rp 5 Miliar dan Dugaan Rumah Mewah Rp 7 Miliar Disorot

“Memang tidak terbuka, tapi itu jelas bentuk rasa syukur. Banyak yang selama ini merasa terzalimi dengan sikap dan kebijakan beliau,” kata salah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang hadir, namun enggan disebutkan namanya.

Acara syukuran ini dihadiri sejumlah kepala dinas, pejabat eselon III dan IV, serta tokoh nonformal Pemprov Sumut. Selain doa bersama, acara juga diisi makan bersama dan ungkapan harapan agar pembersihan birokrasi di lingkungan Pemprov terus bergulir.

Topan Ginting Disebut Sosok Kebal Kritik

Penangkapan Topan Ginting membuka dugaan praktik korupsi, suap menyuap, dan pengaturan proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut. Selama ini, Topan dikenal sebagai pejabat yang sulit disentuh kritik baik dari kalangan internal maupun eksternal.

“Ini jadi peringatan untuk pejabat lain. Jangan merasa kebal hukum hanya karena dekat dengan kekuasaan. Buktinya KPK tetap bisa menembus,” tegas seorang penggiat antikorupsi di Sumut saat dikonfirmasi.

BACA JUGA: KPK Buka Peluang Periksa Bobby Nasution Terkait Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut

Penangkapan ini diyakini akan menjadi momentum penting bagi KPK untuk mengungkap lebih luas dugaan korupsi proyek infrastruktur di Sumut, sekaligus memperkuat upaya bersih-bersih birokrasi yang selama ini didengungkan. (KSC

Pos terkait