KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Utang pemerintah Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Hingga akhir April 2025, total utang negara diperkirakan mendekati angka fantastis Rp 9.000 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan, meski belum diumumkan secara resmi dalam dokumen “APBN Kita”, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 8.984,13 triliun.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari utang pemerintah per akhir Desember 2024 sebesar Rp 8.680,13 triliun, ditambah penarikan utang baru sepanjang Januari–April 2025 sebesar Rp 304 triliun. Kenaikan ini memicu kekhawatiran berbagai pihak terkait keberlanjutan fiskal negara, apalagi menjelang tahun politik.
BACA JUGA: Israel akan Gunakan Pajak Palestina untuk Bayar Utang Listrik
Rasio Utang Naik, Masih Aman tapi Perlu Diwaspadai
Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, memperkirakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 37,4% per April 2025, dengan asumsi PDB nominal sebesar Rp 24.000 triliun.
“Walau masih di bawah batas aman 60% dan lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 37,9%, tren kenaikan rasio utang perlu diwaspadai. Pemerintah harus mulai mengendalikan laju penambahan utang agar tidak menekan APBN di masa depan,” ujar Badiul saat diwawancarai, Minggu (1/6/2025).
Risiko Global dan Suku Bunga Tinggi Masih Mengintai
Meski ketegangan geopolitik global mulai mereda dan pasar berekspektasi pada penurunan suku bunga acuan dunia, Badiul mengingatkan bahwa ketidakpastian tetap tinggi.
“Jika suku bunga global kembali naik, yield Surat Berharga Negara (SBN) bisa melonjak dan menambah beban bunga utang. Rupiah juga sangat rentan terhadap pelemahan, terutama jika terjadi arus keluar modal asing (capital outflow),” jelasnya.
Tahun Politik Berisiko Perluas Defisit Fiskal
Badiul menambahkan, memasuki tahun politik, pemerintah cenderung meningkatkan belanja untuk mendongkrak pertumbuhan dan popularitas. Namun hal ini juga membuka risiko pelebaran defisit anggaran.
“Jika defisit membesar, kebutuhan utang baru juga akan meningkat. Ini bisa menambah tekanan refinancing dan memperbesar risiko jika utang jangka pendek harus diganti dengan bunga tinggi,” tegasnya.
Pemerintah disarankan lebih selektif dengan mengutamakan pembiayaan utang berbiaya rendah, memperpanjang tenor (jangka waktu) utang, serta menjaga ruang fiskal agar tetap fleksibel dalam menghadapi guncangan ekonomi.
Proyeksi Defisit dan Kebutuhan Pembiayaan Tambahan
FITRA memperkirakan defisit anggaran 2025 akan mencapai Rp 549,6 triliun atau sekitar 2,9% dari PDB. Dengan penarikan utang sebesar Rp 304 triliun hingga April 2025, maka sisa pembiayaan yang dibutuhkan sekitar Rp 245,6 triliun.
Namun angka tersebut belum termasuk kebutuhan pelunasan pokok utang yang jatuh tempo maupun pembiayaan investasi non-defisit. Secara keseluruhan, tambahan kebutuhan pembiayaan bruto bisa mencapai 20–30% dari total defisit.
“Dengan perhitungan itu, posisi utang pemerintah di akhir 2025 berpotensi menyentuh Rp 9.429,7 triliun,” ungkap Badiul.
Setiap Warga Menanggung Rp 32 Juta Utang Negara
Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, FITRA juga menghitung estimasi beban utang pemerintah per kapita. Dengan proyeksi jumlah penduduk Indonesia mencapai 279 juta jiwa, maka setiap warga menanggung utang negara sekitar Rp 32,2 juta.
“Tentu saja ini bukan utang pribadi, tapi bagian dari tanggung jawab fiskal negara. Namun tetap penting bagi publik untuk memahami risiko dan pentingnya transparansi pengelolaan utang,” ujar Badiul.
BACA JUGA: Paus Fransiskus Serukan Pemutihan Utang bagi Negara Berkembang
Pentingnya Transparansi dan Komunikasi Publik
Badiul menegaskan bahwa pengendalian angka utang saja tidak cukup. Pemerintah juga harus mampu membangun komunikasi publik yang efektif agar masyarakat memahami konteks dan alasan di balik strategi pembiayaan negara.
“Transparansi dalam pengelolaan utang sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat. Jangan sampai publik merasa tidak dilibatkan dalam isu sepenting ini,” pungkasnya. (kliksumut.com/kontan)
