Mulai 1 Juli 2026, Seluruh Jemaah Umrah dan Haji Khusus Wajib Gunakan Terminal Khusus 2F Bandara Soekarno-Hatta

Mulai 1 Juli 2026, Seluruh Jemaah Umrah dan Haji Khusus Wajib Gunakan Terminal Khusus 2F Bandara Soekarno-Hatta
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia resmi menetapkan bahwa seluruh aktivitas keberangkatan maupun kepulangan jemaah umrah dan haji khusus melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) akan dipusatkan di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan ibadah umrah dan haji khusus sekaligus meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta perlindungan bagi seluruh jemaah sejak keberangkatan dari Tanah Air.

Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut atas optimalisasi fungsi Terminal 2F yang telah diresmikan Presiden Republik Indonesia pada Mei 2025, sekaligus mengacu pada ketentuan teknis dari Kementerian Perhubungan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa mulai 1 Juli 2026, seluruh jemaah umrah dan haji khusus, baik yang menggunakan penerbangan langsung maupun transit melalui negara ketiga, wajib menggunakan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F.

“Mulai 1 Juli 2026, seluruh jemaah umrah dan haji khusus yang berangkat maupun pulang melalui Bandara Soekarno-Hatta, baik menggunakan penerbangan langsung maupun transit melalui negara ketiga, wajib melalui Terminal Khusus 2F. Surat Edaran ini kami tetapkan sebagai pedoman resmi agar seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dapat melaksanakan pemindahan operasional ini dengan tertib,” ujar Puji Raharjo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan kepastian operasional sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia.

Puji menjelaskan bahwa pemusatan seluruh aktivitas di Terminal 2F bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih aman, tertib, efisien, dan terintegrasi.

BACA JUGA: Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Voting Logo HUT ke-81 RI, Mensesneg: Simbol Semangat dan Persatuan Bangsa

Bacaan Lainnya

Seluruh proses Customs, Immigration, and Quarantine (CIQ), pemeriksaan barang bawaan, pengambilan bagasi koper besar, hingga distribusi air zamzam nantinya akan dilakukan di satu lokasi sehingga memudahkan mobilisasi jemaah.

Dengan sistem pelayanan terpadu tersebut, pemerintah berharap proses keberangkatan maupun kepulangan jemaah dapat berlangsung lebih cepat, nyaman, dan minim kendala.

Untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan baru, Kementerian Haji dan Umrah menginstruksikan seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar mengatur mobilisasi jemaah secara disiplin.

Puji mengimbau agar seluruh jemaah telah berada di Terminal 2F minimal empat jam sebelum jadwal keberangkatan.

Selain itu, seluruh jemaah diwajibkan mengenakan atribut resmi perjalanan seperti: Baju seragam travel; ID Card jemaah; Slayer atau atribut identitas rombongan; dan Tas bagasi yang mencantumkan identitas biro perjalanan.

“Kami menginstruksikan kepada seluruh PPIU dan PIHK untuk memobilisasi jemaahnya dengan disiplin. Jemaah harus sudah tiba di Terminal Khusus 2F minimal empat jam sebelum jadwal keberangkatan. Selain itu, demi kelancaran proses identifikasi dan mobilisasi massal di bandara, pastikan seluruh jemaah mengenakan atribut resmi seperti baju seragam, ID card, dan slayer, serta dilengkapi tas bagasi yang mencantumkan identitas travel masing-masing,” tegas Puji.

Meski aturan baru ini bersifat wajib, Kementerian Haji dan Umrah tetap membuka kemungkinan adanya penyesuaian apabila terjadi kondisi tertentu.

BACA JUGA: Kemenkes Terima Donasi Alat Kesehatan untuk Pemulihan Pascabencana di Sumatra, Delapan Daerah Jadi Prioritas

Dalam situasi force majeure, gangguan operasional penerbangan, maupun perubahan kebijakan dari otoritas yang berwenang, pemberangkatan dan kepulangan jemaah dapat dialihkan ke terminal lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE-153/BN/2026 yang diharapkan mampu meningkatkan tertib administrasi, memperlancar operasional penerbangan ibadah, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap jemaah umrah dan haji khusus.

Melalui pemusatan layanan di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F, pemerintah menargetkan pelayanan ibadah menjadi lebih modern, terintegrasi, dan profesional sehingga masyarakat Indonesia dapat merasakan kenyamanan sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air. (KSC)

TIM REDAKSI

Pos terkait