Menurutnya, hari ini Pemerintah Pusat menunjukkan bagi kita 16 tahun kelemahannya didalam melakukan implementasi MoU bahkan komitmennya juga sangat jelas. Oleh karena itu yang saya apresiasi adalah kesabaran dari Pimpinan GAM maupun kesabaran dari Mualimin yang melihat Realita Politik selama 16 tahun tidak konsistennya Pusat.
Namun juga Pimpinan GAM dan Mualimin sampai hari ini masih sabar, ini menunjukkan suatu komitmen yang sangat luar biasa, cetusnya.
Permasalahan pokok awalnya adalah ketika UUPA (Undang – undang Pemerintahan Aceh) disahkan bertentangan dengan MoU Helsinki, terjadi redroksi dengan Pasal-pasal yang diambil dalam MoU Helsinki oleh didalam UUPA, dan dilemahkan lagi didalam peraturan Pemerintah, artinya kekususan Aceh tidak ada.
Baca juga: DPRK Aceh Utara akan Menelaah Perbup No 1 Tahun 2021 Tentang Tampal Batas
“Kita hanya menjaga Aceh tetap menjaga perdamaian dan jangan seperti kita melihat Papua, Papua sekarang sudah bergejolak bahkan mereka sudah menolak Otsus, sudah menolak UU khusus dan sebagainya. Nah, kita menjaga, ini menunjukkan berapa besarnya kesabaran Aceh, begitu hebatnya Aceh dalam menjaga Perdamaian,” ucap Fahrur razi yang juga pernah menjabat sebagai Juru bicara Partai Aceh.
NKRI harus benar-benar menghargai rakyat Aceh hari ini butuh bersabar dalam menghadapi perjanjian yang saat ini sudah 16 tahun banyak sekali yang belum direalisasi.
“Nah ini semua tergantung Pemerintah Pusat, artinya sudah berganti Presiden dan berganti kebijakan tetapi yang sangat kita rasakan adalah apapun yang menjadi menteri, siapapun yang menjadi Pimpinan di Republik Indonesia kalau tidak konsisten dengan Perdamaian ini akan menjadi permasalahan yang sangat besar,” sebutnya.
Jadi pihak Internasional tidak tahu bahwa permasalahan Aceh hari ini adalah ketidak konsistenan Pemerintah Pusat, yang tidak merealisasikan perjanjian MoU Helsinki.
