Menkeu Purbaya Yudhi Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, PTUN: Pemeriksaan Belum Dimulai

Menkeu Purbaya Yudhi Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, PTUN: Pemeriksaan Belum Dimulai
Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto menggugat Menkeu.

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara terkait gugatan yang dilayangkan oleh Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto terhadap dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Purbaya menyatakan bahwa gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Tutut. Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

“Saya dengar sudah dicabut barusan (gugatan Tutut Soeharto kepada Menteri Keuangan),” kata Purbaya singkat sambil bergegas meninggalkan lokasi.

Namun, Purbaya tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi gugatan tersebut ataupun alasan pencabutannya.

BACA JUGA: Afriansyah Noor Dilantik Jadi Wamenaker, Bukti Demokrat Total Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo

Sementara itu, Pejabat Humas PTUN Jakarta, Febriana Permadi, belum membenarkan maupun membantah klaim pencabutan gugatan tersebut. Ia menyatakan bahwa proses pemeriksaan gugatan belum dimulai, dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung secara tertutup pada 23 September 2025 pukul 10.00 WIB.

“Seperti penjelasan kami sebelumnya, bahwa pemeriksaan ini belum dimulai, sehingga informasi lebih lanjut belum diberikan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Febriana juga belum bisa membeberkan isi gugatan, karena belum ada informasi resmi dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Bacaan Lainnya

Gugatan Tutut Soeharto terhadap Menkeu Purbaya terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 308/G/2025/PTUN.JKT pada Jumat, 12 September 2025.

BACA JUGA: Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam Gantikan Budi Gunawan

Beredar kabar bahwa gugatan tersebut terkait Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 266/MK/KN/2025 yang diterbitkan pada 17 Juli 2025. Beleid itu disebut-sebut sebagai dasar pencegahan Tutut bepergian ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Tutut Soeharto maupun kuasa hukumnya, Ibnu Setyo Hastomo, terkait motif dan isi gugatan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh redaksi belum mendapatkan respons. (KSC)

Pos terkait