KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi memberhentikan Adi Susanto dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Keputusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan atas delapan perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Selain diberhentikan dari jabatan Ketua, Adi Susanto juga dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedua sanksi tersebut dijatuhkan DKPP dalam perkara Nomor 130-PKE-DKPP/IV/2025.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua kepada Teradu Adi Susanto selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ujar Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan.
BACA JUGA: Kantor KPU Labura Terbakar, Banyak Dokumen Penting Jadi Abu
Langgar Netralitas, Adi Susanto Temui Peserta Pemilu dari PDIP
DKPP menyatakan bahwa Adi Susanto terbukti melakukan pertemuan dengan sejumlah peserta Pemilu 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pertemuan pertama terjadi pada 10 Januari 2024 di Kota Tanjung Balai, di tengah masa kampanye. Pertemuan kedua berlangsung pada 16 Februari 2024, hanya dua hari setelah hari pemungutan suara.
Adi Susanto dinilai tidak mampu membuktikan alasan kehadirannya dalam dua pertemuan tersebut. Bahkan, dalam sidang pemeriksaan yang digelar pada 14 Agustus 2025, ia mengakui kehadirannya dalam pertemuan dengan peserta pemilu tersebut.
BACA JUGA: DKPP Buka Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon TPD Unsur Masyarakat Periode 2025-2026
“Tindakan Teradu yang menjalin komunikasi dan melakukan dua kali pertemuan dengan peserta pemilu merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Ketua KPU,” ungkap Anggota Majelis DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
DKPP menilai perbuatan Adi telah mencoreng integritas, independensi, dan netralitas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
Dituding Terima Uang Rp417 Juta, DKPP: Tidak Cukup Bukti
Selain pertemuan yang melanggar etika, Adi Susanto juga diduga menerima uang sebesar Rp417 juta dari sejumlah politisi PDIP sebagai imbalan untuk memenangkan mereka dalam Pemilu 2024.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, DKPP menyatakan tuduhan tersebut tidak terbukti secara meyakinkan.
“Tidak ada bukti lain yang memberi keyakinan kepada DKPP bahwa Teradu menerima uang dari Saksi Pengadu atas nama Tiambun Kristina Nalia. Oleh karena itu, DKPP tidak mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pengadu a quo,” ucap I Dewa.
BACA JUGA: Sidang DKPP, Bawaslu Sumut memeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Putusan DKPP: 34 Penyelenggara Pemilu Diperiksa, 10 Dijatuhi Sanksi
Dalam sidang putusan yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada delapan teradu dalam perkara Nomor 110-PKE-DKPP/III/2025, yang terdiri dari lima orang Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Yokari, Kabupaten Asmat, dan tiga orang dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Meukisi, Kabupaten Asmat.
DKPP membacakan putusan atas delapan perkara yang melibatkan 34 penyelenggara pemilu dengan keputusan 1 orang diberhentikan dari jabatan ketua (Adi Susanto), 1 orang mendapat peringatan keras terakhir, 8 orang dijatuhi peringatan keras, 1 orang diberi sanksi peringatan, dan 24 orang lainnya direhabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik.
Sidang putusan ini dipimpin oleh Ketua DKPP Heddy Lugito bersama anggota majelis J Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah. (KSC)
