Tiga minggu pasca OTT, peran “anak emas” Gubernur Sumut belum tersentuh. Masyarakat Sumut desak evaluasi internal KPK dan pemanggilan Pimpinan KPK oleh Presiden dan DPR.
KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam menangani kasus suap proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, tiga minggu setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 26 Juni 2025 lalu, publik menilai belum ada kemajuan signifikan, terutama menyangkut sosok Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Pemprovsu, yang disebut-sebut sebagai “anak emas” Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution (BAN).
Alih-alih memfokuskan penyidikan kepada TOP dan lingkaran kekuasaan Pemprov Sumut, KPK justru mengalihkan fokus pada dugaan suap yang melibatkan perusahaan swasta, PT Dalihan Natolu Group (DNG), dalam memperoleh proyek infrastruktur di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kota Padangsidimpuan.
BACA JUGA: KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Swasta Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut, Termasuk Bupati Mandailing Natal
Bahkan, pada Rabu (16/7/2025), KPK memeriksa Bupati Madina, Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution (MJSN), bersama tujuh saksi lainnya, di antaranya:
1. Elpi Yanti Sari Harahap (Plt Kadis PUPR Madina)
2. Natalina (Pokja Pemkab Madina)
3. Isabella (Pengurus rumah tangga)
4. Taufik Lubis (Komisaris PT DNG)
5. Maryam (Bendahara PT DNG)
6. Maskuddin Hendri (Direktur PT Rona Na Mora)
7. Seri Agustina Melinda (Wakil Direktur PT DNG)
Seluruhnya diperiksa di Kantor Perwakilan BPKP Sumut.
Sehari sebelumnya, KPK juga memanggil pejabat BBPJN Sumut nonaktif Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Dicky Erlangga, serta sejumlah ASN dan pejabat lainnya. Pemeriksaan ini dinilai publik terlalu menyasar pihak swasta dan ASN level bawah.
Kritik Kinerja KPK: Di Mana “Anak Emas” Gubernur?
Pengamat dan warga Sumut mempertanyakan mengapa KPK belum menyentuh TOP yang disebut memiliki peran kunci dalam pengaturan proyek infrastruktur, terutama pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Kecurigaan makin kuat karena KPK juga belum memeriksa Pj. Sekda Pemprovsu yang juga Ketua TAPD, MA. Effendy Pohan (MAEP), yang dinilai punya posisi strategis dalam menyusun APBD Sumut.
“Ini menimbulkan dugaan bahwa KPK RI sedang merasionalisasi dan melokalisasi kasus suap tersebut agar tidak menyeret nama-nama besar di lingkungan Pemprov Sumut,” kata Sutrisno Pangaribuan, warga Sumut sekaligus Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas).
Desakan Warga: Periksa Pimpinan KPK hingga Bubarkan KPK Jika Tak Netral
Masyarakat Sumut, melalui Sutrisno, menyampaikan lima poin sikap atas lambannya penanganan kasus ini:
1. KPK RI Diduga Tak Imparsial
KPK RI dinilai tidak netral dan diduga mengulur-ulur waktu demi melindungi aktor utama dalam kasus ini, termasuk TOP.
2. Pimpinan dan Penyidik KPK Harus Diperiksa Dewas
Dewan Pengawas (Dewas) KPK RI diminta turun tangan memeriksa penyidik dan pimpinan yang menangani perkara ini.
3. Presiden RI Harus Turun Tangan
Presiden Prabowo Subianto diminta memanggil Pimpinan KPK agar memastikan pemberantasan korupsi berjalan tanpa intervensi.
4. Komisi III DPR RI Diminta Bertindak
DPR RI diminta memanggil Pimpinan KPK, terlebih setelah lembaga antirasuah ini mengajukan tambahan anggaran di APBN-P 2025.
5. Dukung KPK Jika Berani dan Jujur, Bubarkan Jika Tunduk Kekuasaan
Warga tetap mendukung KPK jika tegas dan transparan. Namun, bila terbukti tunduk pada tekanan politik, pembubaran KPK menjadi opsi.
Pemberantasan Korupsi Harus Menyentuh Akar Kekuasaan
Kinerja KPK saat ini menjadi sorotan nasional, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi yang menyangkut proyek-proyek besar dengan nilai triliunan rupiah. Apabila KPK tidak segera mengambil langkah konkret terhadap nama-nama besar yang disebut publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan terus menurun.
Kasus suap proyek jalan di Sumut bisa menjadi momentum pembuktian integritas KPK di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Transparansi, keberanian, dan kesetaraan hukum menjadi tuntutan publik hari ini. (KSC)
