Kelebihan Penghuni Picu Tindakan Tak Manusiawi
Kelebihan jumlah penghuni juga telah menyebabkan banyak terjadi tindakan yang tidak manusiawi di dalam lapas. Amiruddin mencontohkan kasus dugaan penganiayaan yang dialami seorang narapidana di Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan.
Pada kasus itu narapidana kasus narkoba berinisial S mengalami penganiayaan di dalam lapas. Dia diduga dianiaya petugas lapas lantaran tidak memberikan uang.
“Kalau itu benar terjadi (penganiayaan) saya pikir itu dampak dari over kapasitas. Kenapa orang untuk mendapatkan tempat harus bayar di lapas. Ini memunculkan problem psikologis di dalam lapas. Akibatnya (over kapasitas) lapas tidak pernah tertangani dengan baik,” kata Amiruddin.
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, menuturkan bahwa lapas yang kelebihan kapasitas disebabkan karena over-kriminalisasi.
BACA JUGA: Kini, Anak Warga Binaan Lapas Anak Tanjung Gusta Bisa Sekolah NKRI
“Kita terlalu banyak mengedepankan pemenjaraan,” ucapnya yang juga hadir dalam diskusi publik itu.
Kemudian, berdasarkan riset ICJR pemenjaraan itu dilakukan 53 kali lebih sering dibanding tindak pidana lain. Pada tahun 2018, kata Erasmus, Mahkamah Agung hanya menjatuhkan 3 persen alternatif pemidanaan. Sisanya, 97 persen penjatuhan hukuman penjara.
“Jadi logika kriminalisasi juga didorong tidak hanya soal kebiasaan aparat penegak hukum menggunakan pemenjaraan. Tapi juga didorong tindak pidana yang begitu mengedepankan pemenjaraan,” katanya.
Aturan Tumpang Tindih
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Reynhard Silitonga, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kelebihan jumlah penghuni lapas.
“Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini di antaranya karena keadaan Covid-19 Kemenkumham telah memberikan asimilasi dengan syarat-syarat tertentu dua per tiga masa hukuman, dan berkelakuan baik,” ujarnya.
