Komisi III DPR Targetkan RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Awal Desember 2025, Pembahasan Panja Dimulai 25 November

Komisi III DPR Targetkan RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Awal Desember 2025, Pembahasan Panja Dimulai 25 November
Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada awal Desember 2025.

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada awal Desember 2025. Tahapan pembahasan intensif oleh Panitia Kerja (Panja) dijadwalkan mulai bergulir pada Selasa, 25 November 2025.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah memberikan persetujuan untuk membawa RUU Penyesuaian Pidana masuk ke tahap pembahasan Panja. Ia menegaskan Panja akan langsung bekerja mulai esok hari.

“Tanggal 25–26 November 2025 rapat Panja RUU tentang Penyesuaian Pidana,” ujar Dede saat rapat kerja dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senin (24/11/2025).

BACA JUGA: Perempuan Pemilik Toko Manisan Tewas Mengenaskan di Rumahnya

Dede menjelaskan bahwa setelah pembahasan Panja selesai, Komisi III akan melanjutkan ke rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada 27 November 2025. Dua tahapan ini penting untuk merampungkan rumusan final RUU sebelum masuk ke tahap pengambilan keputusan tingkat I.

“Tanggal 1 Desember 2025 rapat kerja pembahasan tingkat I atau pengambilan keputusan atas RUU Penyesuaian Pidana,” kata Dede.

Dengan disepakatinya jadwal dan mekanisme oleh semua fraksi di DPR, pembahasan RUU Penyesuaian Pidana dipastikan berjalan sesuai agenda. Jika tidak ada hambatan, RUU ini akan segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

BACA JUGA: PPI Resmi Luncurkan Layanan Bantuan Hukum Nasional untuk Pensiunan dan Masyarakat Umum

Bacaan Lainnya

RUU Penyesuaian Pidana menjadi salah satu regulasi strategis yang tengah dikebut penyelesaiannya karena dianggap penting dalam memperbarui ketentuan pidana agar sesuai perkembangan hukum nasional. (KSC)

TIM REDAKSI

Pos terkait