KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperingatkan 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat untuk segera menuntaskan kewajiban pendaftaran paling lambat 22 September 2026.
Peringatan tersebut disampaikan Komdigi melalui surat pemberitahuan tertanggal 16 September 2026. Para PSE diminta memastikan sistem elektronik yang mereka selenggarakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengatakan kewajiban pendaftaran PSE merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan tata kelola ruang digital yang tertib dan sesuai regulasi.
“Melalui pemberitahuan ini, kami meminta PSE untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan memastikan layanan yang diselenggarakan di Indonesia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh dalam pernyataannya, Kamis (17/9/2026).
BACA JUGA: Komdigi Tutup Registrasi SIM via SMS 4444, Kini Wajib Verifikasi Wajah untuk Cegah Penipuan Digital
Wajib Daftar Sesuai Regulasi PSE
Kewajiban pendaftaran tersebut mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020).
Dalam regulasi tersebut, setiap PSE Lingkup Privat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diwajibkan melakukan pendaftaran apabila memenuhi kriteria sebagai penyelenggara sistem elektronik yang wajib terdaftar.
Dari 25 PSE yang menerima surat pemberitahuan Komdigi, sebanyak 23 merupakan PSE domestik, sedangkan dua lainnya merupakan PSE asing.
PSE yang mendapat peringatan berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi darat, kereta api, penerbangan, pelayaran, perdagangan elektronik atau e-commerce, properti, hingga penyedia barang dan jasa profesional.
Ada KCIC, Whoosh, Lion Air hingga Pelita Air
Sejumlah perusahaan yang cukup dikenal masyarakat masuk dalam daftar PSE yang diminta segera memenuhi kewajiban pendaftaran.
Di sektor perkeretaapian, terdapat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui situs kcic.co.id dan aplikasi Whoosh.
Sementara dari sektor penerbangan terdapat sejumlah perusahaan, antara lain PT Lion Mentari Airlines (Lion Air), PT Pelita Air Service, PT Super Air Jet, dan PT Sriwijaya Air.
Nama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) juga tercantum dalam daftar PSE yang mendapat pemberitahuan dari Komdigi.
Tidak hanya perusahaan penerbangan dan transportasi publik, sejumlah penyedia layanan transportasi darat turut masuk dalam daftar tersebut.
Di antaranya Daytrans (PT Trans Berjaya Khatulistiwa), PO Haryanto, PO Handoyo, Rosalia Indah, Jackal Holidays, Cititrans, dan Sudiro Tungga Jaya.
PSE Properti dan Ritel Juga Disurati
Komdigi juga menyasar sejumlah PSE dari sektor properti dan ritel.
Beberapa di antaranya yakni PT Ray Propertindo (Ray White Indonesia), PT Surya Pertiwi Tbk, PT Sebastian Citra Indonesia (rotio.id) serta Wibowo Tjokro Tunardy (sewakost.com).
Adapun dua PSE asing yang mendapatkan surat pemberitahuan adalah Secret Industries Pty Ltd, yang mengoperasikan fatsecret.co.id dan aplikasi Penghitung Kalori fatsecret, serta Shopify Inc. melalui layanan Shopify.
Terancam Sanksi hingga Pemutusan Akses
Komdigi menegaskan bahwa batas waktu 22 September 2026 bukan sekadar imbauan. PSE yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dapat dikenakan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Teguh mengatakan, apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan PSE belum melakukan pendaftaran, pemerintah dapat memberikan surat peringatan dan menjatuhkan sanksi administratif.
“Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PSE belum memenuhi kewajiban pendaftaran, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan,” tegas Teguh.
Komdigi juga mengingatkan seluruh PSE Lingkup Privat lainnya yang memenuhi kriteria wajib daftar agar segera memastikan status pendaftaran layanan mereka.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola sistem elektronik yang tertib, aman, dan akuntabel di Indonesia.
Dengan tenggat pendaftaran yang semakin dekat, para penyelenggara sistem elektronik diharapkan segera memenuhi kewajibannya agar layanan digital yang beroperasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (KSC)
