KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Pusat akan segera menggelar sidang sengketa informasi publik terkait permohonan dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah dilegalisir. Sidang ini merupakan tindak lanjut atas kegagalan proses mediasi antara pemohon informasi, Bonatua Silalahi, dengan pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kantor KI Pusat, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Dalam proses mediasi tersebut, pihak ANRI disebut belum dapat menunjukkan dokumen ijazah Jokowi yang seharusnya berada dalam penguasaannya sebagai lembaga kearsipan negara.
“Dari hasil mediasi, ternyata ANRI masih belum menguasai ijazah Jokowi yang seharusnya ada di mereka. Mereka menyebut bahwa ijazah itu masih dikuasai oleh KPU,” ujar Bonatua kepada awak media usai mediasi.
Bonatua mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan siap memberikan salinan ijazah Jokowi saat pendaftaran capres 2014. Namun, ia menegaskan bahwa yang dibutuhkannya adalah salinan ijazah yang telegalisir dan bersumber dari ANRI sebagai lembaga yang berwenang mengarsipkan dokumen negara.
“Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan, dokumen primer seperti ijazah harusnya sudah di ANRI. KPU tidak punya fungsi kearsipan, jadi kalau saya minta dari KPU, sifatnya hanya sekunder — fotokopi dari fotokopi,” tegasnya.
Menurut Bonatua, keabsahan dokumen menjadi krusial karena publik berhak memperoleh informasi yang otentik dan sahih sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kuasa hukum Bonatua, Aryanto, menambahkan bahwa dalam forum mediasi, ANRI justru baru mengajukan permohonan surat ke KPU untuk meminta salinan ijazah Jokowi setelah kliennya mengajukan permohonan informasi.
“Kesannya, baru setelah Pak Bonatua minta, ANRI baru sibuk kirim surat ke KPU. Jadi selama ini ANRI ngapain? Dan suratnya pun hanya berbalas singkat, tidak substantif,” ujar Aryanto.
Ia menilai langkah ANRI itu menunjukkan kurangnya inisiatif dalam memenuhi kewajiban sebagai lembaga pengelola arsip negara.
BACA JUGA: Soeharto dan Marsinah Masuk Daftar 40 Nama Calon Pahlawan Nasional
Karena mediasi tak menemukan kesepakatan, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan ke tahap sidang sengketa informasi di KI Pusat.
“Kita simpulkan tadi, enggak ada titik temu. Jadi ya lanjut saja ke sidang. Nanti di sana biar ANRI hadirkan bukti-bukti dan publik bisa menilai apakah sudah menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang atau belum,” pungkas Aryanto.
Sidang sengketa informasi ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik mengingat menyangkut dokumen akademik mantan Presiden Jokowi, yang selama ini menjadi topik hangat di ruang publik terkait transparansi dan hak akses informasi warga negara. (KSC)








