Blunder 3 Kali dalam Kebijakan Energi: Hasil Survey CELIOS Ungkap Bahlil Sebagai Menteri dengan Kinerja Terburuk

Blunder 3 Kali dalam Kebijakan Energi: Hasil Survey CELIOS ungkap Bahlil Sebagai Menteri dengan Kinerja Terburuk
HASIL SURVEY CELIOS: Lembaga riset CELIOS merilis laporan survey terbaru mengenai kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat penilaian paling rendah di antara para menteri, dengan skor negatif -151 poin. (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi sorotan publik usai lembaga riset CELIOS merilis laporan terbaru mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Bahlil mendapat penilaian paling rendah di antara para menteri, dengan skor negatif yakni minus 151 poin.

Penilaian buruk terhadap Bahlil bukan tanpa alasan. Sejumlah kebijakan kontroversial di sektor energi disebut sebagai bentuk blunder serius yang berdampak luas bagi masyarakat.

BACA JUGA: Prabowo Perintahkan Gas LPG 3 Kilogram Bisa Kembali Dijual Pengecer

Ada 3 Kebijakan Blunder Soal Energi ala Bahlil Lahadalia
Pengamat energi dari Universitas Padjadjaran, Fahmy Radhi mengatakan, Bahlil telah melakukan tiga kesalahan besar dalam pengambilan keputusan strategis, yang memicu keresahan publik hingga kerugian di sektor energi nasional.

1. Larangan Pembelian LPG 3 Kg di Pengecer
Kebijakan pelarangan pembelian elpiji subsidi 3 kilogram di tingkat pengecer sempat membuat gas melon langka di berbagai wilayah. Bahkan, insiden tragis terjadi ketika seorang warga meninggal dunia saat mengantre gas di tengah kelangkaan. Akhirnya, pemerintah mencabut aturan tersebut dan mengembalikannya seperti semula.

BACA JUGA: Prabowo Tunjuk Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir

2. Penerbitan IUP Tambang di Kawasan Wisata Raja Ampat
Blunder kedua adalah diterbitkannya izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat, yang dikenal sebagai kawasan konservasi dan pariwisata.

“Pulau kecil seharusnya tidak boleh ditambang,” tegas Fahmy.

Bacaan Lainnya

Presiden Prabowo sendiri akhirnya membatalkan sebagian besar IUP tersebut, kecuali PT Gag Nickel yang masih beroperasi di bawah naungan PT Aneka Tambang Tbk.

BACA JUGA: Kelangkaan Elpiji 3 Kg, MIGAS Watch Desak Pemerintah Tindak Mafia Gas

3. Sentralisasi Impor BBM oleh Pertamina
Kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) yang dipusatkan melalui Pertamina membuat SPBU swasta kesulitan pasokan. Sejak Agustus, banyak SPBU non-Pertamina terpaksa menegosiasikan ulang kuota dengan perusahaan plat merah tersebut.

“Ini blunder strategis yang belum juga tuntas hingga kini,” tambah Fahmy.

BACA JUGA: KLH-BPLH Hentikan Tambang Nikel Ilegal di Raja Ampat: 4 Perusahaan Terancam Dicabut Izin

Desakan Reshuffle Kabinet Kian Menguat
Fahmy Radhi secara terbuka mendorong agar Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet dan mengganti Bahlil dari posisinya sebagai Menteri ESDM.

“Tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah blunder terlalu parah. Kalau tidak di-reshuffle, kesalahan bisa terus berulang,” tegas Fahmy.

BACA JUGA: SPBU Vivo dan BP Batal Beli BBM dari Pertamina, Ini Alasannya!

Rapor Merah Pemerintahan Prabowo Versi CELIOS
Survei CELIOS juga menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara umum. Survei dilakukan terhadap 1.338 responden dan 120 jurnalis dari 60 media nasional.

Hasil Survei CELIOS:

  • 72 persen menilai kinerja pemerintahan buruk (43 persen buruk, 29 persen sangat buruk)
  • 75 persen publik menilai penegakan hukum semakin tumpul
  • 43 persen menyatakan pemberantasan korupsi tidak efektif
  • 84 persen menganggap pajak dan pungutan semakin memberatkan


BACA JUGA: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM: Dirut Pertamina Sebut Pihaknya Tidak Lakukan Praktik Ajas Manfaat

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai hasil ini sebagai sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi.

“Presiden harus segera melakukan perombakan kabinet dan mempercepat perbaikan di sektor lapangan kerja, harga barang pokok, serta bantuan sosial bagi kelas menengah,” ujarnya. (KSC)

Pos terkait