KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Fatta, menyatakan total kerugian infrastruktur akibat bencana alam di Sumut mencapai sekitar Rp1,146 triliun. Angka tersebut berasal dari kerusakan pada tiga sektor utama, yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya.
Fatta menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro, Medan, Rabu (21/1/2026). Ia menegaskan bahwa dampak bencana terhadap aset infrastruktur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tergolong signifikan dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.
Tiga Sektor Terdampak Parah
Fatta menjelaskan sektor Bina Marga menangani kerusakan jalan dan jembatan, sektor Sumber Daya Air mengelola sungai dan jaringan irigasi, sedangkan sektor Cipta Karya bertanggung jawab atas infrastruktur air bersih dan air limbah. Akumulasi kerusakan dari ketiga sektor tersebut mendorong lonjakan nilai kerugian pascabencana.
“Secara total, dari tiga sektor di Dinas PUPR Sumut ini, kerugian yang terdampak bencana mencapai sekitar Rp1,146 triliun,” ujarnya.
Tanggap Darurat Atas Perintah Gubernur
Fatta menyebut Pemprov Sumut telah melaksanakan penanganan tanggap darurat sejak tahun 2026 atas perintah langsung Gubernur Sumut. Pemprov Sumut memprioritaskan lokasi-lokasi yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Dapat Tambahan TKD dan Keringanan Anggaran untuk Pemulihan Pascabencana
Salah satu fokus utama berada di Kabupaten Langkat, khususnya kawasan sentra ekonomi Kota Tanjung Pura. Pemerintah bergerak cepat untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan.
“Penanganan tanggap darurat sudah kita lakukan, terutama di titik-titik yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat,” katanya.
Selain Kabupaten Langkat, Dinas PUPR Sumut juga menangani wilayah terdampak lain, termasuk sejumlah kabupaten/kota dan wilayah Kepulauan Nias. Fatta menegaskan bahwa Gubernur memberikan perhatian penuh terhadap setiap laporan masyarakat dengan prinsip respons cepat.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Percepat Pemulihan Pascabencana Jelang Ramadan
“Perintah beliau jelas, ketika ada laporan masyarakat, harus segera ditangani, tidak menunggu hari esok. Bahkan jika perintah datang pukul 2, maka pukul 2 itu juga langsung dikerjakan,” tegasnya.
Perbaikan Jalan dan Kolaborasi Lintas Pemerintahan
Dalam penanganan pascabencana, pemerintah provinsi melanjutkan upaya pemulihan melalui program unggulan prioritas, salah satunya Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, melalui kolaborasi lintas pemerintahan yang dibangun oleh Pak Gubernur, penanganan pascabencana saat ini sedang berjalan,” ujar Fatta.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Mulai Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana di Tapteng
Ia merinci kerusakan infrastruktur jalan mencakup 19 titik, meliputi badan jalan, turap, dan talut. Kerusakan terparah berada di Jl. Sudirman, Kota Sibolga, dengan panjang mencapai 1,56 kilometer. Selain itu, empat titik jembatan dengan total panjang sekitar 50 meter juga mengalami kerusakan.
“Untuk penanganan pascabencana sektor jalan, total pagu anggaran yang terdata sekitar Rp137 miliar,” jelasnya.
Fatta berharap seluruh proses pemulihan dapat mengembalikan fungsi infrastruktur secara optimal sekaligus menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir dan kerusakan infrastruktur di Sumatera Utara.
”Semoga program ini dapat menuntaskan permasalahan yang selama ini terjadi dan menjadi sejarah baru dalam penanganan infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara,” tutupnya. (KSC)
