Pemprov Sumut Dapat Tambahan TKD dan Keringanan Anggaran untuk Pemulihan Pascabencana

Pemprov Sumut Dapat Tambahan TKD dan Keringanan Anggaran untuk Pemulihan Pascabencana
PENAMBAHAN TRANSFER KE DAERAH: Pemprov Sumut mendapat penambahan TKD dan keringanan anggaran untuk mempercepat pemulihan pascabencana. (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima penambahan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 serta berbagai kemudahan dari Pemerintah Pusat.

Kemudahan ini mencakup percepatan penyaluran anggaran, penggunaan dana awal untuk penanganan bencana, dan relaksasi pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). provinsi lain yang terdampak bencana juga mendapat penambahan TKD dan keringanan serupa.

Pemerintah Segara Salurkan Dana Segera untuk Pemulihan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengumumkan kebijakan ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara virtual di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

BACA JUGA: Presiden Prabowo Kembalikan Anggaran TKD Aceh Rp1,7 Triliun

Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengikuti Rakor ini dari kediaman pribadinya di Komplek Tasbih Medan, bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito berharap dana tersebut segera terealisasi agar daerah terdampak bencana dapat langsung memulai pemulihan.

“Saya harap ini cepat kita salurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak, membantu pemulihan pascabencana,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemerintah Aceh Tolak Kebijakan Pusat Potong Dana Transfer ke Daerah

Bacaan Lainnya

Penambahan TKD untuk Seluruh Kabupaten/Kota

Tito menjelaskan bahwa penambahan TKD 2026 merupakan usulan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution. Kebijakan ini berlaku tidak hanya bagi kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor akhir November lalu, tetapi juga untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Awalnya usulan Pak Bobby Nasution, mewakili Gubernur lainnya. Kebijakan ini tidak hanya untuk terdampak bencana saja, tetapi seluruh daerah di provinsi tersebut. Yang terdampak gunakan untuk pemulihan bencana. Yang tidak terdampak gunakan untuk mitigasi. Seperti Nias, walaupun tidak terdampak bencana, inflasi di sana tinggi, jadi bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi,” jelas Tito.

BACA JUGA: Pemerintah Aceh Tolak Kebijakan Pusat Potong Dana Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD Capai Triliunan Rupiah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menyampaikan Pemerintah Pusat telah menyalurkan TKD sekitar Rp3,35 triliun. Sisa anggaran mencapai Rp8,2 triliun dan akan segera disalurkan ke daerah terdampak bencana.

“Alokasi awalnya Rp6,5 triliun. Ada sekitar Rp5 triliun penambahan alokasi untuk tahun ini. Kami harap pemerintah daerah menyiapkan rencana kegiatannya untuk pemulihan bencana agar bisa cepat dirasakan masyarakat,” kata Askolani.

Hadir dalam Rakor ini secara virtual oleh Kepala BPS RI. Amalia Adininggar Widyasanti, dan Sekjen Kemensos Robeen Rico. Selain itu, turut hadir Deputi IV BNPB Jarwansyah, dan pejabat eselon I Kemendagri. Tidak ketinggalan gubernur dan bupati wilayah Sumatera yang terdampak bencana, turut serta dalam Rakor tersebut. (KSC)\

Pos terkait